Selain PJ pimpinan daerah, Tito juga meminta pimpinan daerah definitif yang memang menjabat berdasarkan hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk serius menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi. Sebab, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas dari pimpinan tersebut.
“Dengan diberikan reward punishment dibacakan, termasuk dana insentif daerah dari Kemenkeu, itu pasti akan diberitakan di daerah rame-rame. Itu pasti jadi kebangaan bagi mereka, untuk kepentingan Pilkada ya silakan, yang penting pasti akan bermanfaat buat rakyat,” ujarnya.
Tito meminta pemda tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi dalam mengendalikan harga. Sebab pemda juga bisa melakukan berbagai intervensi seperti melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat daerah dengan menggunakan dana reguler dari dinas pangan, pertanian atau dinas sosial di provinsi, kabupaten dan kota.
Selain dana reguler, pemda juga bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi. Apalagi, Tito melanjutkan, dirinya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
“Saya sudah mengeluarkan surat edaran boleh menggunakan itu, sebagai dasar hukum. Saya sudah konsultasikan dengan Kejaksaan Agung. Rekan-rekan jangan ragu koordinasi dengan kejaksaan di wilayah masing-masing, jangan sampai nanti diperiksa karena menggunakan anggaran BTT untuk GPM dalam rangka mengendalikan inflasi sebetulnya,” tutupnya.
(dov/ain)
