Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut tak segan memecat kepala daerah yang gagal menangani inflasi di daerahnya. 

Tito menegaskan pemerintah menggunakan variabel penanganan inflasi dan stabilitas pangan sebagai salah satu kriteria untuk mengevaluasi kepala daerah. Tito mengklaim pengendalian inflasi tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, melainkan juga kepada pemerintah daerah. 

“Makanya di region Sumatera, PJ Bupati Aceh Barat mendapatkan penghargan dari Kementerian Keuangan, sementara saya sudah mengingatkan beberapa kali di Cimahi. Itu di bulan Mei, Juni, Juli, Cimahi masuk 10 besar inflasinya. Bahkan 2 kali menjadi nomor 1 di bulan Juli, tertinggi seluruh Jawa,” ujar Tito dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah serentak di Gedung Bapanas, Senin (16/10/2023). 

“Komoditasnya terutama saya heran cabai, yang lain sudah stabil yang (di Cimahi) belum. Sehingga saya terpaksa menerapkan reward dan punishment. Saya minta rekan-rekan PJ Gubernur/wali kota serius, yang definif juga serius. Ini menyangkut elektabilitas dan popularitas bagi yang mau Pilkada di tahun politik ini,” lanjutnya. 

Apalagi, kata dia, BPS memiliki data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada setiap minggu untuk melihat daerah yang mengalami perubahan harga komoditas paling tinggi dan rendah. Nantinya, Kemendagri akan melakukan pemantauan dan evaluasi, khususnya kepada daerah-daerah yang mengalami kenaikan IPH yang tentunya berpengaruh terhadap inflasi.