Bloomberg Technoz, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional/Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi merespons Badan Pusat Statistik (BPS) yang meminta pemerintah memperhatikan lonjakan harga gula pasir, beras dan cabai rawit.
"Semua kurang tidur (semua eselon Kementan). Mengawal terus menerus pangan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Kementan," ujar Arief dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di Gedung Bapanas, Senin (16/10/2023).
Mengenai gula pasir, Arief menyampaikan kepada eselon 1 Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan kepada importir untuk segera melaksanakan penugasan impor yang telah ditugaskan pada tahun ini. Sebab, realisasi impor gula pasir baru berjalan sebesar 26%.
Dia juga menyinggung importir yang tidak melaksanakan penugasan impor gula karena harga gula di luar negeri yang melambung tinggi. Menurutnya, Bapanas akan melakukan review terhadap harga tersebut sehingga para importir diminta untuk tidak khawatir.
“Secepatnya yang pegang kuota impor harus merealisasikan importasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti RNI dan PTPN, private juga sama. Hanya melakukan importasi ketika untung, maka kalau harga di luar lebih tinggi, mereka gak melakukan importasi. Tidak gitu caranya. Importasi bukan hanya harga tapi pemenuhan stok,” ujar Arief.
“(Terkait) harganya, Deputi Stabilisasi Pangan di Bapanas akan me-review, jadi tidak usah khawatir akan rugi. Tapi tolong penuhi stoknya, kita akan duduk sama-sama,” lanjutnya.
Sementara untuk beras, Arief mengatakan, Bapanas telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga beras yang melambung. Seperti menyalurkan bantuan bangan sebesar 640 rbu beras selama 3 bulan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan penyaluran beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).
Selain itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga memerintahkan kepadanya untuk memenuhi pasar ritel modern dan tradisional dengan 200 ribu ton beras komersial melalui penggiling padi di seluruh Indonesia.
Arief juga turut memerintahkan pimpinan daerah yang tidak memiliki beras di pasar tradisional ataupun modern di daerahnya untuk berkoodinasi dengan Perum Bulog. Sehingga, setiap daerah setidaknya harus memiliki beras SPHP dan menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
“Perintah selanjutnya dari Presiden untuk memenuhi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Sudah digelontorkan 8 hingga 9 ribu ton yang dikawal Satgas Pangan. Tidak boleh ada 1 butir yang disalahgunakan. Saya sudah minta Satgas Pangan untuk kawal sampai konsumen,” ujarnya.
Terakhir, terkait cabai rawit, Arief juga menugaskan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara (Persero) atau Holding BUMN Pangan ID Food Frans Marganda Tambunan untuk berkoordinasi dan mendistribusikan cabai rawit dari daerah-daerah sentra produksi yang memiliki surplus tinggi kepada daerah-daerah yang mengalami defisit.
Sehingga, tidak ada daerah surplus produksi cabai rawit yang mengalami penurunan harga di tingkat petani atau daerah defisit yang mengalami peningkatan harga karena pasokan yang rendah.
“Fasilitasi distribusi biayanya bisa dari Bapanas atau Pemda, seperti yang sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menggunakan biaya belanja tidak terduga (BTT),” tutupnya.
Sebelumnya, BPS meminta pemerintah untuk memperhatikan komoditas gula pasir, beras, dan cabai rawit yang tengah mengalami kenaikan harga pada minggu kedua Oktober 2023.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, 3 komoditas yang mengalami kenaikan itu turut mempengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua bulan Oktober 2023. Pertama, gula pasir menyebabkan kenaikan IPH kepada 338 kabupaten/kota. Kedua, beras menyebabkan kenaikan IPH kepada 283 kabupaten/kota. Ketiga, cabai rawit yang menyebabkan kenaikan IPH kepada 259 kabupaten/kota.
(dov/ain)
