Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah gencar membangun IKN. Proyek ambisius Presiden itu dilakukan dengan alasan membuka pusat pemerintahan baru lantaran Jakarta sudah tidak kondusif. Pemerintah menyebut, pembangunan IKN sudah hampir 40%. Para investor dalam negeri dan asing digaet termasuk dengan menebar banyak insentif yang diatur dalam UU IKN. Salah satunya adalah pemberian hak pengelolaan lahan hingga 90 tahun lebih dan kemudahan perpajakan.

Sementara Muhaimin yang berada di koalisi yang cenderung menyuarakan perubahan itu justru sejalan dengan pemerintah dalam hal ini. Dia menambahkan, merasa optimistis dengan IKN. Dia mengatakan karena itu wajar jika pemerintah berjibaku menarik investor agar pengelolaan IKN bisa mulai dijalankan pada tahun depan.

"IKN itu untuk semua. Saya sih optimistis ya. Ini menggunakan cara pandang bahwa kebutuhan IKN ini kebutuhan untuk semua butuh lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya lagi.

Pembangunan IKN kata dia harus dilakukan agar pembangunan Indonesia tak lagi jawasentris melainkan indonesiasentris.

"Tapi kalau berapa penyerapan angka pengangguran di IKN itu ya nanti kita hitung. Efektif enggak jumlahnya, kalau enggak efektif ya kita genjot lagi. Konteksnya adalah pemerataan pembangunan dan pembukaan lapangan pekerjaan," tutup Muhaimin.

Sementara Presiden Jokowi sebelumnya juga terus mengingatkan perlunya pemerataan pembangunan agar pusat pertumbuhan tak lagi hanya di Jawa yang sudah terlalu padat. Pada masa pemerintahannya klaim Presiden, kondisi jawasentris itu karenanya sudah mulai bergeser.

Presiden mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa Pulau Jawa sudah memikul 59% produk domestik bruto nasional berikut 56% penduduk Indonesia. Pembangunan harus segera digeser ke luar Jawa.

"Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan sehingga tidak jawasentris tapi indonesiasentris," kata Jokowi (22/2/2023).

Sementara bakal capres Anies Baswedan, figur yang akan didampingi Muhaimin berlagar di Pemilu 2024, sebelumnya sempat enggan berkomentar soal IKN. Dalam wawancara dengan Bloomberg Technoz beberapa waktu lalu, Anies mengatakan belum ingin membahasnya lagi untuk saat ini.

(ezr)