Selain itu, Bawaslu juga mulai menerapkan strategi pencegahan dengan melakukan pengawasan melekat, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi kepada masyarakat. “Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis,” kata dia.

Khusus SARA, selain Jawa Barat dan Jakarta, Bawaslu juga mendeteksi potensi serupa di empat provinsi lainnya yaitu Maluku Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, dan Kalimantan Barat. DKI Jakarta memang tercatat pada posisi paling atas.

"Inilah enam provinsi paling rawan,kalau kita bicara soal isu soal politisasi SARA" kata Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty.

Menurut dia, kampanye SARA paling tinggi diprediksi akan menyebar melalui media sosial. Kampanye hitam pada platform digital juga paling tinggi memicu aksi kekerasan berbasis SARA pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Bahkan, provokasi online tercatat kerap memicu bentrok antar kelompok dan kerusuhan antarwarga.

Bawaslu pun telah menggandeng Kementerian Kominfo, Dewan Pers, dan platform media untuk mengendalikan upaya kampanye bernada SARA di internet dan aplikasi digital. Bawaslu juga meminta bantuan TNI, Polri, dan BIN untuk mendeteksi gejala politisasi SARA di tiap wilayah.

Daftar Kabupaten dan Kota Rawan pada Pemilu 2024

- Kabupaten Intan Jaya

- Kabupaten Jaya Wijaya

- Kabupaten Pandeglang

- Kabupaten Puncak

- Kabupaten Administrasi Pulau Seribu

- Kota Jakarta Pusat

- Kabupaten Sampang

- Kabupaten Halmahera Tengah

- Kabupaten Alor

- Kabupaten Malaka

- Kabupaten Mappi

- Kota Jakarta Barat.

- Kabupaten Kepulauan Yapen

- Kota Jakarta Timur

- Kabupaten Mimika

- Kabupaten Memberamo Tengah

- Kabupaten Sleman

- Kabupaten Landak

- Kabupaten Sarmi

- Kota Sabulussalam.

(frg)