Tren ini juga terlihat dalam arus perdagangan dari AS, Inggris, dan negara-negara Eropa ke Kaukasus dan Asia Tengah, kata EBRD pada Kamis (16/02/2023).
Beata Javorcik, kepala ekonom EBRD mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ekonomi Ukraina akan kembali stabil pada tahun ini setelah mengalami penurunan 30% secara tahunan pada tahun 2022.
Eropa saat ini sedang menyiapkan paket sanksi ke-10 terhadap Rusia yang akan diberlakukan pekan depan menjelang satu tahun invasi Rusia. Sebagai bagian dari paket sanksi, para pemimpin Eropa mengimbau bank untuk melaporkan aset yang terkait dengan bank sentral Rusia. Bank juga diharapkan dapat menargetkan barang senilai 11 miliar euro (Rp178 triliun) lagi melalui larangan perdagangan dan kontrol teknologi.
Meskipun embargo tidak dilakukan terhadap semua barang dan perdagangan dengan tetangga Rusia juga belum dibatasi, perubahan besar tetap terlihat jelas. Menurut Javorcik, hal itu mungkin karena perusahaan ingin menghindari uji tuntas (due diligence) terhadap pihak lawan. Beberapa perusahaan mungkin juga mengalami masalah dalam memproses pembayaran.
Negara seperti Armenia, Kyrgyzstan, dan Kazakhstan berada dalam serikat pabean dengan Rusia dan Belarusia sebagai anggota Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union). Uni kerja sama ekonomi itu dikenal sebagai saingan Uni Eropa yang dipimpin oleh Moskow. Para pedagang tidak mengalami hambatan untuk mengekspor barang ke negara-negara tersebut yang kemudian diteruskan ke Rusia.
Namun, ekspor dari mitra Uni Ekonomi Eurasia ke Rusia melonjak tahun lalu, begitu juga dengan ekspor dari Turki ke Rusia. Beberapa barang yang melintasi perbatasan telah menimbulkan kecurigaan bahwa Rusia telah diam-diam mendapatkan item yang dapat digunakan untuk membuat senjata perang seperti tank dan rudal jelajah.
Tahun lalu, para pejabat Eropa mengatakan mereka melihat potongan peralatan militer Rusia yang berisi komponen dari kulkas, mesin cuci, dan bahkan pompa ASI menyusul lonjakan ekspor produk-produk tersebut ke negara-negara di kawasan Kaukasus dan Asia Tengah.
Krisjanis Karins, Perdana Menteri Latvia, negara yang juga anggota Uni Eropa dan NATO, pada bulan ini menyerukan akan menindak keras siapa pun yang mencoba menghindari sanksi.
“Saya pikir sangat penting untuk melihat celahnya. Tampaknya cukup jelas bahwa para pedagang telah menemukan cara untuk memperdagangkan barang secara legal, misalnya ke Turki, Kazakhstan, atau Armenia yang kemudian dikirim ke Rusia mengingat negara -negara ini tidak bergabung dalam pemberian sanksi," jelas Karins pada 3 Februari lalu.
(bbn)
