Kewajiban dana saweran ini, kata Joanis, membuat para pejabat melakukan penggelembungan angka atau mark up pada sejumlah proyek dan pengadaan. Selisih dana tersebut kemudian diserahkan kepada Kasdi dan Hatta untuk disampaikan kepada SYL.
Bahkan, para pejabat Kementan ini juga kerap memalak atau meminta dana dari para vendor pemenang proyek untuk memenuhi kewajiban dana saweran tersebut.
Penyidik sempat melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari sejumlah tempat pada akhir September hingga Awal Oktober lalu. Beberapa lokasi yang menjadi target adalah Rumah Dinas Menteri Pertanian, Kantor Menteri Pertanian, dan rumah pribadi SYL di Makassar. Selain itu, KPK juga menggeledah rumah staf SYL dan rumah pribadi Hatta.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita uang tunai senilai Rp30 miliar, uang tunai senilai Rp400 juta, 12 senjata api laras pendek, Mobil Audi A6, sejumlah dokumen, dan beberapa alat elektronik.
KPK juga meminta Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM mencegah perjalanan ke luar negeri pada sembilan nama terkait kasus dana saweran Kementan. Dalam daftar itu, petugas imigrasi akan menolak rencana perjalanan bagi SYL; istrinya Ayun Sri Harahap; anaknya Indira Chunda Thita; dan cucunya Andi Tenri Bilang Radisyah Melati.
Selain itu, Muhammad Hatta; Kasdi Subagyono; Kepala Biro Kepegawaian Kementan Zulkifli; Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Tommy Nugraha; dan Kepala Biro Umum Kementan Sukim Supandi.
(frg)
