Nick Wadhams - Bloomberg News
Bloomberg, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak usulan Rusia untuk bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM). Keputusan ini merupakan sebuah kemenangan bagi Ukraina dan Amerika Serikat (AS) yang berupaya terus menekan Moskow terkait invasinya 18 bulan lalu.
Rusia kalah dari Bulgaria dan Albania dalam upayanya untuk mengisi salah satu kursi yang disediakan bagi negara-negara Eropa Timur. Rusia meraih 83 suara, jumlah yang kurang dari separuh jumlah anggota Majelis Umum. Meskipun demikian, dukungan ini menunjukkan bahwa Presiden Vladimir Putin tidak terisolasi seperti yang diinginkan oleh AS dan sekutunya.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzya, telah menyerukan apa yang disebutnya sebagai kemunafikan negara barat saat berpidato pekan lalu. Dia menodorong Rusia untuk kembali bergabung dengan dewan tersebut, yang merupakan badan hak asasi manusia paling kuat di PBB, meskipun tidak memiliki kewenangan hukum.
"Mereka menyerang orang lain, sambil menutup-nutupi pelanggaran hak asasi di dalam negeri, seperti intoleransi agama, diskriminasi, dan xenophobia," kata Nebenzia tanpa menyebutkan nama negara-negara tertentu. "Dalam mencapai tujuan politik untuk menekan setiap perbedaan pendapat, mereka tidak segan-segan mengabaikan aturan organisasi, terutama dengan menangguhkan hak keanggotaan Rusia di Dewan."
Penangguhan yang dilakukan Rusia pada bulan April tahun lalu adalah pertama kalinya tindakan semacam itu didukung di PBB sejak penangguhan Libya selama beberapa bulan terakhir pemerintahan Moammar Qaddafi pada 2011. Namun, 58 negara, termasuk Meksiko dan Brasil, abstain saat itu.
Dewan Hak Asasi Manusia, sebuah badan berbasis di Jenewa yang terdiri dari 47 negara, sering kali dikritik karena komposisinya. Kuba mendapatkan kursi tahun ini, demikian pula dengan China, yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Xinjiang dan daerah lain. Tahun lalu, komisioner hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa perlakuan China terhadap Uighur bisa saja dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sementara itu, Indonesia kembali mendapatkan kursi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi via X.
"Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan 2024-2026 (10/10)," tulis Retno.
"Dengan mempromosikan Kemitraan Inklusif untuk Kemanusiaan (Partnership for Humanity), kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam memperkuat hak asasi manusia secara global," pungkasnya.
Indonesia has been elected as a member of Human Rights Council for the term 2024-2026 (10/10)
— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) October 10, 2023
Through promoting Inclusive Partnership for Humanity, we are committed to work together in strengthening human rights globally.
(bbn)
