Bloomberg Technoz, Jakarta – Kalangan ekonom menilai kebijakan hibah alat masak berbasis listrik (AML) dalam bentuk penanak nasi atau rice cooker tidak akan ampuh menekan impor LPG dan menaikkan konsumsi listrik, sesuai target pemerintah.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law (Celios) Studies Bhima Yudhistira mengatakan premis ‘bagi-bagi rice cooker’ yang digunakan pemerintah sudah salah jika ditujukan untuk menekan impor gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG).

“Masalahnya, LPG 3 kg ini saja kan tidak tepat sasaran. Artinya, masalahnya ada pada distribusi yang selama ini dinikmati masyarakat menengah ke atas. Jadi kalau sumber masalahnya itu, bukan dijawab dengan bagi-bagi rice cooker,” ujarnya, Selasa (10/10/2023).

Dengan alokasi 500.000 unit rice cooker dan anggaran Rp347,5 miliar, kebijakan hibah tersebut dinilainya salah sasaran untuk mengatasi isu impor LPG, selama problem penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg masih tetap terjadi.

“Mau dibagikan rice cooker sebanyak apa pun juga tidak ada masalah. Jadi, sepertinya kebijakan ini, kebijakan yang aneh. Konyol bahkan. Karena kalau dilihat juga, masalah yang ingin dicapai itu untuk mengurangi impor LPG juga belum tentu tercapai,” tuturnya.