Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji beberapa opsi skema untuk komersialisasi proyek penangkapan, penggunaan, dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage/carbon capture utilization storage (CCS/CCUS) di Indonesia.

Sekadar catatan, pemerintah sendiri kini tengah menggodok peraturan presiden (perpres) tersebut, yang ditargetkan rampung pada akhir 2023.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas (Migas) Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad mengatakan, pemerintah kini tengah menetukan dua opsi skema tersebut, yakni storage fee (biaya penyimpanan), dan juga carbon trading (perdagangan karbon).

Namun demikian, kedua skema tersebut hingga masih dalam pembahasan di tiga kementerian, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

"Bagaimana menghitungnya? Ini belum diputuskan. Ini masih rancangan ya. Kalau nanti jadi, ada kemungkinan akan diterapkan storage fee," ujarnya saat ditemui di sela acara Asia Pasific Oil & Gas Conference and Exhibition  (APOGCE) 2023, Selasa (10/10/2023).