Pada saat itu, Scholz mengatakan dana tersebut akan digunakannya untuk memperkuat pertahanan Jerman dan memenuhi pedoman NATO untuk membelanjakan 2% pengeluaran pertahanan dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, parlemen Jerman sejak itu tak setuju dengan rencana itu.
Para pejabat mengatakan pemerintah belum dapat memenuhi target 2% tersebut di tahun ini dan akan fokus mencapai target rata-rata dalam lima tahun ke depan. Faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut adalah pengadaan yang berlangsung terlalu lama, rintangan birokrasi, dan tunggakan di perusahaan pertahanan.
Sementara itu, Pistorius mengatakan kepada wartawan di Brussel pada hari Rabu (15/2/2023) bahwa anggota NATO harus menghabiskan minimal 2% dari PDB untuk pertahanan. Ia menambahkan, jika pemerintah hanya ingin mendekati target saja tidak akan cukup.
Pemerintah koalisi Scholz berencana untuk menyelesaikan negosiasi anggaran dalam dua minggu ke depan. Harapannya, kabinet dapat menyetujui rancangan tersebut pada pertengahan Maret 2023 dan mengirimkannya ke parlemen.
Tahun ini, Pistorius berencana membelanjakan sebesar 50 miliar euro (Rp812 triliun)dari anggaran pertahanan reguler dan memanfaatkan 8,5 miliar euro (Rp138 triliun) dari dana khusus, menurut sumber tersebut.
Selain itu, pemerintah akan membelanjakan sekitar 2 miliar euro (Rp 32 triliun) dari pos yang terpisah untuk mendapatkan amunisi dan peralatan militer lainnya untuk membantu Ukraina. Total pengeluaran pertahanan Jerman secara keseluruhan menjadi sekitar 60 miliar euro (Rp 974 triliun).
Kepala juru bicara Scholz, Steffen Hebestreit, mengatakan pada Rabu (15/02/2023) bahwa kanselir menyadari bahwa negosiasi anggaran rumit karena adanya batas konstitusional pada pinjaman (net new borrowing). Sementara itu, Lindner telah berjanji untuk mulai mengembalikan batas pinjaman di tahun ini. Rem utang Jerman itu ditangguhkan untuk membantu menangani pandemi dan dampak dari perang Rusia di Ukraina.
Scholz sendiri tidak berencana untuk campur tangan dan akan menyerahkan negosiasi anggaran kepada para menterinya, ungkap Hebestreit pada konferensi pers reguler pemerintah di Berlin. Hebestreit tidak memberikan tanggal spesifik kapan tujuan itu akan tercapai.
(bbn)
