Partai Aksi Rakyat mencoba menenangkan masyarakat Singapura yang cemas dengan meningkatnya ketidaksetaraan dan biaya hidup.
1. Menganal kasus pencucian uang di Singapura
Pada 15 Agustus lalu lebih dari 400 polisi melakukan penggerebekan. Pada aksi dini hari tersebut diamankan 10 orang tersangka, semuanya berasal dari China yang membawa beberapa paspor.
Mereka diduga memalsukan dokumen dan terlibat mencuci keuntungan dari penipuan dan telribat perjudian online ilegal di Singapura.
Usai aksi penangkapan di seluruh pulau itu, pada 5 Oktober, tidak ada yang diberikan jaminan setelah jaksa penuntut mengutip risiko penerbangan. Setidaknya satu orang — Vang Shuiming, yang memiliki paspor dari Kamboja, Turki, Cina dan Vanuatu— telah meminta untuk diadili.
Polisi melarang lebih dari 150 properti yang terkait dengan kelompok orang tersebut untuk dijual. Terdapat pula 62 kendaraan, mata uang kripto sekitar S$38 juta, 68 emas batangan, dan ribuan botol minuman keras, disita. Hanya sedikit institusi yang tidak terkena dampak.
Beberapa dari mereka merupakan anggota klub golf papan atas. Media lokal melaporkan bahwa beberapa di antaranya merupakan donatur untuk kegiatan amal di Singapura.
Kasus ini berbeda dengan catatan skandal lain, yang melibatkan bank-bank di Singapura, seperti saga 1MDB Malaysia pada tahun 2016, atau krisis perusahaan pembayaran Jerman Wirecard AG pada tahun 2022.
Pada perkembangan terkini orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi pencucian uang memilih untuk tinggal dan mendirikan bisnis baru di Singapura.
2. Hubungan kasus pencucian uang dengan China
Beberapa dari 10 orang yang ditangkap berstatus buronan China. Mereka terlibat kejahatan termasuk penipuan dan operasi perjudian online lepas pantai — yang melayani masyarakat di China daratan, menurut jaksa penuntut.
Sebab judi adalah ilegal di China daratan, skema online telah berkembang di beberapa yurisdiksi wilayah sekitarnya, seperti Makau, Singapura, Kamboja, dan Filipina. Tujuannya guna menjangkau penggila judi.
Penggerebekan di Singapura terjadi tak lama setelah kunjungan dua hari Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Namun Menteri Dalam Negeri K. Shanmugam mengatakan “tidak masuk akal” jika ada tekanan dari Beijing dalam rangka menangkap orang-orang tersebut.
Penyelidikan terhadap jaringan pencucian uang telah dimulai pada 2021 setelah bank dan perusahaan mengajukan laporan transaksi mencurigakan, menurut salah satu menteri, Josephine Teo.
Teo menambahkan bahwa penyelidikan secara menyeluruh seperti itu membutuhkan waktu bertahun-tahun dan kebijaksanaan, dan “begitu kami mengkonfirmasi kecurigaan, kami bertindak.”
Sekitar 240 orang dihukum karena pelanggaran pencucian uang selama periode 2020 hingga 2022 dengan aparat keamanan menyita aset senilai lebih dari S$1,2 miliar, kata Teo kepada Parlemen.
3. Bank mana saja yang terlibat dalam kasus pencucian uang di Singapura
Para tersangka berhubungan dengan perbankan. Dalam catatan mencapai lebih dari 10 lembaga keuangan di Singapura. Mereka berstatus pemegang rekening atas nama pribadi atau bisnis.
Sekitar S$1,4 miliar dari aset yang disita pada awal Oktober berada di rekening bank. Pada Credit Suisse Group AG tersimpan S$92 juta untuk Vang di Singapura.
Bank-bank lain yang terlibat adalah unit lokal Citigroup Inc. dan Bank Julius Baer, serta pemberi pinjaman terbesar di Singapura, yaitu DBS Group Holdings Ltd, Oversea-Chinese Banking Corp. dan United Overseas Bank Ltd.
Pasca penggerebekan, bank-bank Singapura memperketat proses pemeriksaan mereka terhadap klien, dilansir Bloomberg News. Beberapa bank internasional menutup rekening nasabah asal China yang membawa paspor dari negara lain—Pemerintah Beijing diketahui tidak mengizinkan warganya memiliki kewarganegaraan ganda.
Awal 2023 empat lembaga keuangan termasuk DBS dan sebuah perusahaan asuransi didenda S$3,8 juta karena skandal Wirecard. Pihak berwenang menyimpulkan bahwa mereka telah gagal memeriksa klien dan secara memadai menetapkan sumber kekayaan untuk klien yang berisiko tinggi.
4. Bisnis lewat kantor keluarga alias family office
Kantor keluarga adalah perusahaan swasta yang bersifat rahasia, diatur secara longgar di Singapura. Family office ini mengelola sejumlah besar uang untuk keluarga kaya. Jumlahnya terus berkembang dengan Singapura menjadi epicentrum.
Pihak berwenang menemukan bahwa satu atau lebih terdakwa dalam kasus pencucian uang mungkin terkait dengan kantor keluarga tunggal— yang mendapatkan insentif pajak, menurut Menteri Negara Alvin Tan.
Tan menegaskan Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) sedang meninjau proses internal pemberian keringanan pajak ini. Jika diperlukan Singapura siap memperketat aturan, tegas Tan.
5. Pengaruhnya terhadap citra Singapura sebagai ‘kota bersih’
Singapura telah lama memanfaatkan reputasinya sebagai pemerintahan dan negara yang bersih. Singapura tidak menoleransi kejahatan untuk menarik investasi asing dan orang-orang kaya.
Aliran dana yang masuk ke Singapura mencapai US$1,5 triliun tahun lalu, berdasarkan perkiraan Boston Consulting Group. Hal ini menjadikan negara ini sebagai tujuan terpopuler ketiga di dunia, setelah Swiss dan Hong Kong. KHususnya bagi para orang kaya dunia untuk memarkir aset mereka.
Kasus pencucian uang ini menyoroti aliran dana dari luar negeri dan apakah sektor keuangan bernilai US$2 triliun yang menggerakkan ekonomi negara kota ini telah melakukan cukup banyak hal untuk mengatasi transaksi-transaksi mencurigakan.
Kasus ini memicu diskusi di Parlemen mengenai pengetatan aturan pencucian uang dan pemeriksaan imigrasi. Kasus pencucian uang menjadi penghambat pula pemerintah guna meredakan kekhawatiran akan meningkatnya biaya hidup, harga rumah mahal, dan ketidaksetaraan yang dirasakan.
Partai Aksi Rakyat, yang telah memerintah Singapura selama hampir enam dekade sejak pasca kemerdekaan, telah diterpa serangkaian skandal politik tahun ini: Penyelidikan korupsi melibatkan menteri transportasi, pengunduran diri ketua parlemen karena selingkuh, dan aksi dua menteri senior yang dihujani pertanyaan di Parlemen soal penyewaan rumah mewah milik negara.
6. Mengurai upaya pemerintah Singapura untuk memperbaiki
Selain menimbang lebih banyak aturan untuk kantor keluarga, Singapura membentuk komite antar kementerian. Tujuannya meninjau sistem yang ada untuk mencegah pencucian uang.
Komite antar kementerian juga akan mencari cara untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Komite berfokus pada bagaimana mencegah struktur perusahaan digunakan penjahat, atau bagaimana perusahaan keuangan dapat meningkatkan kontrolnya atau bekerja lebih efektif dengan pihak berwenang.
Komite juga akan menyelidiki profesi-profesi seperti agen real estat, pedagang logam mulia dan penyedia layanan perusahaan dalam membangun pagar pembatas terkait pencucian uang.
Teo mengatakan kepada parlemen bahwa penyelidikan polisi “telah memperkuat reputasi kami sebagai pusat keuangan yang serius dan berkualitas tinggi, dan untuk hukum dan ketertiban.”
Pada saat yang sama, Singapura berusaha menunjukkan bahwa negara masih terbuka untuk bisnis yang sah. “Jika kami membuat aturan yang terlalu ketat, maka sebagian besar pemohon yang tidak bersalah akan terkena sanksi yang tidak perlu,” terang Teo.
Sementara untuk mengatasi kekhawatiran penduduk tentang biaya tinggi perumahan, pemerintah menjalankan pembatasan di pasar, termasuk melipatgandakan pajak pembelian properti oleh WNA pada April menjadi 60%. Pajak ini merupakan yang tertinggi di antara pasar-pasar utama lainnya.
- Dengan asistensi Philip J. Heijmans.
(bbn)