Pernyataan para pakar ekonomi ini juga sejalan dengan kekhawatiran yang dikemukakan oleh Gubernur Bank Sentral Thailan Sethaput Suthiwartnarueput yang sebelumnya menyebut pengeluaran itu "tidak pantas".
Minggu lalu Bank Sentral Thailand menaikan suku bunga acuan ke tingkat paling tinggi setelah 2013 dalam upaya mengatasi tekanan inflasi yang sebagian disebabkan oleh rencana stimulus ekonomi Perdana Menteri Srettha.
Program dompet digital, yang akan diterapkan pada kuartal pertama 2024, ini merupakan janji utama Partai Pheu Thai, partai asal perdana menteri itu. Program ini menetapkan bahwa warga Thailand berusia 16 tahun ke atas berhak menerima bantuan uang tunai. Dana bantuan ini harus dibelanjakan untuk barang dan layanan tertentu di sekitar lingkungan tempat tinggal penerima dalam periode waktu tertentu.
Para pejabat pemerintah mengatakan dampak berganda program ini terhadap ekonomi bisa mencapai empat kali lipat dari uang yang dianggarkan untuk program bantuan tunai itu dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi setingginya 5% pada 2024, naik dari perkiraan pertumbuhan sebesar 2,8% tahun ini.
Srettha, seorang mantan konglomerat properti yang juga menjabat menteri keuangan, menghadapi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Thailand karena terjadi penurunan dalam permintaan barang produksi negara itu dari China dan juga belanja wisatawan asing.
Pernyataan para ekonom bertanggal 5 Oktober itu menyebut bahwa asumsi pembagian dana tunai bisa menjadi pengganda fiskal untuk merangsang pertumbuhan adalah "tidak benar" karena anggaran itu lebih bermanfaat jika dibelanjakan sebagai pengeluaran langsung pemerintah dan investasi.
"Tidak ada yang bisa menyulap uang. Uang tidak tumbuh di pohon atau jatuh dari langit," tulis para ekonom tersebut. "Pada akhirnya rakyat harus membayar kembali dana itu, baik dalam bentuk pajak yang lebih tinggi dan/atau kenaikan biaya hidup akibat inflasi."
Anusorn Tamajai, dari Universitas Kamar Dagang Thailand, mengatakan jalan lain yang bisa diambil adalah pemerintah setidaknya mengurangi persyaratan penerima program dan membatasinya untuk warga yang benar-benar membutuhkan.
Srettha sendiri mengatakan terbuka untuk pandangan berbeda tetapi sangat tidak mungkin membatasi penerima bantuan tunai itu pada kelompok masyarakat tertentu.
"Kami akan mendengarkan semua pihak, termasuk mereka yang bertanya kapan program ini akan diterapkan," ujar Srettha kepada wartawan, Jumat (6/10/2023).
"Kami mungkin akan masih bisa menyesuaikan program itu atau membuatnya lebih pantas," tambahnya.
(bbn)
