Adapun aspek yang dinilai lebih penting dalam hal ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Bahkan, menurut Fahrurozy, skema anggaran untuk Kemenparekraf sudah cukup asalkan program promosi dan kegiatan-kegiatan pariwisata jelas dan terukur. Persoalannya, kata dia, anggaran Kemenparekraf dari tahun ke tahun masih sangat minim walaupun pariwisata dianggap sebagai sektor prioritas.
“Anggaran kementerian itu kan lebih mudah untuk diaudit, karena mekanisme persetujuan anggaran melalui DPR dan diharapkan kontrolnya lebih kuat,” ujarnya.
Selain itu, sebenarnya terdapat beberapa aspek yang seharusnya diperkuat terlebih dahulu, misalnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola destinasi pariwisata terutama di daerah tujuan wisata.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pembentukan tourism fund atau dana pariwisata. Anggaran yang berada di dana pariwisata itu diklaim bakal bermanfaat untuk mendukung pembiayaan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
"Bahwa akan dibentuk tourism fund atau sebuah dana yang akan mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, seperti mengundang event-event berkelas internasional, event-event budaya, olahraga maupun juga MICE [meeting, incentive, convention & exhibition],” kata Menparekraf Sandiaga Uno usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (4/10/2023).
Belum ada perkembangan terkini mengenai rencana pembentukan tourism fund tersebut. Namun demikian, Sandi mengakui bahwa konsep dana pariwisata itu telah diperkenalkan oleh beberapa negara untuk mengembangkan pariwisata mereka.
“Arahan presiden ini segera ditindaklanjuti dengan segera [pembentukan dana pariwisata],” ujarnya.
(dov/ain)
