Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengamat Pariwisata Universitas Pancasila, Fahrurozy Darmawan  menilai belum ada urgensi dari rencana kebijakan pemerintah dalam membentuk dana pariwisata (tourism fund). 

Dia menilai saat ini secara tidak langsung Indonesia telah menerapkan skema tersebut melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikucurkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung perhelatan dalam kegiatan pariwisata skala internasional. Berbeda dengan tourism fund yang diterapkan di beberapa negara, Indonesia hanya belum memiliki badan khusus untuk mengelola dana ini. 

“Hari ini juga sudah diterapkan di Indonesia seperti di penyelenggaraan MotoGP, itu ada (bantuan dana) pemerintah kan melalui PMN ke BUMN melalui dana talangan,” ujar Fahrurozy kepada Bloomberg Technoz, Jumat (7/10/2023). 

“Tapi bedanya kalau di luar negeri, dana talangan itu masuk ke tourism fund dan tourism fund ini nanti ada badan tersendiri yang mengelola dana tersebut,” lanjutnya. 

Alih-alih membentuk badan baru, menurutnya tourism fund bisa dikelola melalui badan yang sudah terbentuk, seperti melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) atau melalui BUMN pariwisata seperti InJourney.