Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberi waktu dua pekan kepada sejumlah kementerian untuk memperbarui regulasi yang menjadi dasar hukum pembatasan barang-barang impor.

Pemerintah bakal menerapkan kebijakan pengetatan barang impor khususnya untuk produk atau barang konsumsi meliputi arus barang impor melalui retail online crossborder, importasi biasa, dan jasa titip.

"Agar bisa dirampungkan regulasinya dalam dua pekan ini," ujar Menkop UKM Teten Masduki dalam keterangannya, Jumat (6/10/2023).

Teten menyebut, dalam rapat hari ini, akan segera ditindaklanjuti di tingkat kementerian/lembaga teknis karena ada sejumlah regulasi yang harus direvisi di beberapa Kementerian. 

“Sedangkan untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri, ada kebijakan restrukturisasi pembiayaan untuk modernisasi permesinan,” kata Teten.