Akan tetapi, KPPU justru menemukan indikasi AFPI menetapkan suku bunga seragam pada anggotanya. Berdasarkan laman AFPI, setidaknya ada 89 perusahaan pinjol yang terdaftar sebagai anggota.

KPPU menilai bahwa penentuan suku bunga pinjaman online oleh AFPI ini berpotensi melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

"Temuan ini ditindaklanjuti dengan penyelidikan awal perkara inisiatif antara lain guna memperjelas identitas terlapor, pasar bersangkutan, dugaan pasal undang undang yang dilanggar, kesesuaian alat bukti,
maupun simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyelidikan," kata Deswin.

(frg/ezr)