Bloomberg Technoz, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Patria Sjahrir memperingatkan usulan tarif layanan Pelabuhan Muara Berau di Samarinda tidak hanya akan menghambat ekspor 90 juta ton batu bara, tetapi juga kelancaran pasok energi ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero).

Menurutnya, tarif Pelabuhan Muara Berau per 1 Oktober 2023 ditetapkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan masukan dari para pihak yang terdampak seperti penambang batu bara dalam kapasitas sebagai shipper atau pengapal.

“Ada sekitar 20 perusahaan anggota APBI yang beroperasi di Muara Berau yang keberatan dengan tarif yang menambah beban biaya yang belum disepakati oleh pihak shipper,” tegasnya melalui pernyataan resmi, dikutip Kamis (5/10/2023).

Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) itu menggarisbawahi perusahaan anggota APBI bukan hanya mengirim batu bara dari Muara Berau untuk ekspor, tetapi juga untuk domestik khususnya ke PLTU milik PLN.

“Akan sangat bijak jika pemerintah mengkaji kembali tarif tersebut dengan berpegang pada prinsip keadilan agar para pengguna jasa tidak dirugikan dan kepentingan negara dalam hal ini kelancaran ekspor dan pasokan PLN tidak terganggu oleh penetapan tarif baru ini,” ujarnya.