Seperti Pindad, dia juga mengatakan PT DI dan PT PAL juga tak memiliki kerja sama penjualan produk ke Myanmar. "Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar." kata dia.
Sebelumnya, organisasi kemanusiaan Myanmar melayangkan laporan kepada Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) soal adanya tiga BUMN industri pertahanan yang masih memasok senjata kepada Junta Myanmar. Tiga perusahaan yang disebut adalah PT Pindad, PTDI dan PT PAL. Ekspor senjata ini disebut sebagai kelanjutan dari kerja sama perusahaan tersebut dengan pemerintah Myanmar sebelumnya. Akan tetapi diduga tak dihentikan meski Myanmar sudah dikuasai militer.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa bilamana ada keterlibatan, maka akan ada proses hukum yang berlaku sebagaimana dilakukannya peredaran senjata tersebut.
"Pasti ada proses hukum sendiri lah. Di TNI ada standar bagaimana senjata itu diedarkan," ujar Mahfud, Selasa (5/10/2023).
(frg)
