Bloomberg Technoz, Jakarta - Holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID) membantah adanya keterlibatan perusahaan pelat merah atas ekspor produk senjata api ke pemerintahan militer Myanmar atau junta Myanmar pasca kudeta 1 Februari 2021. DEFEND ID mengklaim turut mendukung Resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke  Myanmar.

Direktur Utama PT Len Industri, Bobby Rasyidin mengatakan, anggota DEFEND ID tak ada yang memiliki kegiatan perdagangan dengan pemerintah atau militer Myanmar. PT Len Industri sendiri adalah induk holding DEFEND ID yang beranggotakan PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), serta PT PAL Indonesia. 

"Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alat peralatan pertahanan dan keamanan ke Myanmar terutama setelah adanya himbauan  DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," kata Bobby dalam rilis DEFEND ID, Kamis (5/10/2023). 

Meski demikian, dia tak menampik beberapa perusahaan persenjataan Indonesia sempat memiliki kerja sama dan memasok peralatan tempur ke Myanmar. Akan tetapi, ekspor dilakukan pada saat negara yang sempat bernama Burma tersebut masih dipimpin tokoh sipil.

"Adapun kegiatan ekspor ke  Myanmar dilakukan pada tahun 2016 berupa produk amunisi spesifikasi sport untuk keperluan keikutsertaan Myanmar pada kompetisi olahraga tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM)  2016," ujar Bobby.