Bloomberg Technoz, Jakarta – Pengusaha batu bara mendesak pemerintah melepas nilai batu bara untuk program wajib pasok pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) sesuai dengan harga pasar, seiring dengan tren bearish komoditas tersebut yang diperkirakan berlanjut hingga 2024.

Sejak tiga tahun terakhir, harga batu bara program DMO untuk serapan ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) dibanderol US$70/ton, sedangkan ke sektor industri seperti semen dan pupuk US$90/ton.

Terkait dengan hal itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia berharap harga batu bara untuk DMO direvisi mengikuti harga pasar, terlebih komoditas tersebut terus berfluktuasi.

“Ya sebaiknya harga DMO untuk PLN yang US$70 itu direvisi lagi. Subsidi harga jual batu bara domestik untuk kelistrikan tersebut tentu tidak sejalan dengan komitmen mendukung ekonomi hijau. [..] Idealnya harga jual batu bara tersebut mengikuti harga pasar yang terus berfluktuasi,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (5/10/2023).

Dia berpendapat, dengan harga DMO ke sektor pembangkit yang terus dipatok US$70/ton, pemerintah juga tidak bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara pada saat kondisi perekonomian sangat membutuhkan tambahan pemasukan dari sektor komoditas.