Hal senada juga disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menegaskan HET telah dihitung oleh para ahli bersama pemerintah. Erick mengakui kebijakan HET memang pernah menjadi ruang kritik bagi Ombudsman beberapa waktu lalu.
"Kalau Ombudsman ada masukan kita sangat terbuka. Tapi kita diskusi baru menyampaikan ke publik. supaya jangan menciptakan kebingungan... Bukan hanya bicara bicara, solusi dan kita libatkan semua, satgas, pemerintah daerah," tegas Erick.
Persoalan HET sempat dikritik Ombudsman, beberapa waktu lalu. Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika mengatakan penerapan kebijakan HET tidak efektif untuk menstabilkan harga beras di pasar. Sebab, akar permasalahan dari harga beras yang melonjak adalah pada sisi produksi.
Selain itu, pemerintah juga dinilai kesulitan dalam mengawasi HET, khususnya pada pasar tradisional. Hal ini semakin menyebabkan harga beras medium dan premium melambung tinggi di atas HET.
“Coba belanja di pasar tradisional, ada tidak beras HET premium dan medium itu? Kita tau itu premium dari label, saya beli gak ada sebutan premium, tapi per kilogram udah capai Rp30 ribu. Apalagi beras yang bulky, masuk wadah, nanti dikasih harga Rp10 ribu, Rp11 ribu, Rp20 ribu per liter, tapi ini beras apa? Jadi yang diukur harga apa?” ujar Yeka dalam konferensi pers, di Kantor Ombudsman RI, Senin (18/9/2023).
(ain)
