Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menyerahkan empat nama perusahaan pengelolaan dana pensiun (Dapen) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Laporan itu diserahkan setelah ditemukan kejanggalan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Karena itu awalnya kita lakukan 4 dana pensiun, ada Inhutani, ada PTPN ada angkasa Pura 1 dan tentu IDFood," ujar Erick dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Berdasarkan temuan awal, Erick mengatakan keempat Dapen itu dinilai telah merugikan negara mencapai Rp300 miliar. Namun, angka ini kemungkinan bisa lebih besar saat penyidikan berlanjut.

"Ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan Kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi, saya kecewa saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum oknum yang biadab," ujarnya.

Erick mengatakan, dari jumlah total 48 Dapen BUMN, 70% atau  34 di antaranya telah diindikasikan berada dalam keadaan tidak sehat. "Karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan bapak Jaksa Agung, meskipun belum secara formal saya sampaikan 'pak ada indikasi seperti ini' dan pak Jaksa Agung dan saya sepakat mendorong ditindak lanjutkan pada tentu BPKP untuk memastikan angka angka ini."