Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pembangunan Ibukota Negara (IKN) tetap berjalan, bersamaan dengan pembangunan lain, termasuk mengawal pemilihan umum 2024. Menurut Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, biaya pembangunan IKN diambil dari pos anggaran belanja pada APBN 2023, yang totalnya mencapai Rp 3.061,2 triliun.

Isa menjelaskan, target belanja dalam postur APBN 2023 lebih rendah dari realisasi belanja negara tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3.090,8 triliun. “Sudah ditetapkan dalam APBN 2023, kita akan belanja sebanyak Rp 3.061,2 lebih rendah dari realisasi 2022. Ini akan dibiayai oleh pendapatan negara yang diperkirakan Rp 2.463 triliun. Kita sangat berhati-hati mencermati kondisi dunia yang sangat fluktuatif,” kata Isa dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (15/2/2023). 

Untuk belanja negara, Isa memaparkan, terdiri dari belanja kementerian/ lembaga (K/L) sebesar Rp 1.000,8 triliun dan non K/L sebesar Rp 1.245,6 triliun. Sejumlah bidang yang menjadi perhatian utama dalam belanja negara antara lain pendidikan Rp 612,2 triliun, kesehatan Rp 178,7 triliun, perlindungan sosial Rp 476 triliun,  ketahanan pangan Rp 104,2 triliun, ketahanan energi Rp 349,5 triliun, infrastruktur Rp 319,7 triliun, serta pertahanan keamanan sebesar Rp 316,9 triliun.

Sementara untuk target pendapatan negara dengan total Rp 2.463 triliun itu, Kemenkeu masih mengandalkan dari penerimaan pajak. Totalnya Rp 2.021,2 triliun. Dua pos pendapatan lain berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 441,4 triliun, dan hibah sebesar Rp 400 miliar. Dari sisi neraca APBN, memang masih terdapat defisit anggaran mencapai Rp 598,2 triliun dengan rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,84%.

Terkait PNBP, Isa menyebut, komponennya terdiri dari penerimaan sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 195,97 triliun, kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp 49,1 triliun, PNBP lainnya sebesar Rp 113,3 triliun dan pendapatan BLU sebesar Rp 83 triliun.