"Saya ulangi lagi, jangan diecer-ecer. Dinas, dinas, dinas. Di bawahnya dinas ada lagi kabid, kabag, kasie. bisa malah gak jadi barangnya," tegas Jokowi.
Pesan itu juga diminta Jokowi untuk disampaikan kepada DPRD masing-masing daerah. Ke depan, Jokowi berharap pemerataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak selamanya mesti sama rata.
"Sekarang begini, kalau APBD naik 5 persen, semua dinas tambahnya 5 persen. Sering terjadi seperti itu. Saya mengalami karena saya pernah jadi wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali," kata dia.
Dalam kesempatan itu Jokowi juga menyinggung birokrasi dan prosedur yang berbelit-belit karena banyaknya aturan. Birokrasi yang rumit ini, kata Jokowi, sudah berlangsung selama puluhan tahun.
"Maka itu saya pernah mencabut 3.300 perda. Kita memang harus memperbaiki sistem birokrasi agar lebih sederhana," tegasnya.
(ain)
