Bloomberg Technoz, Jakarta – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menilai negara penyumbang emisi seperti Indonesia harus mulai mengatur penetapan harga karbon, termasuk dengan mekanisme pajak, agar misi transisi energi dapat dilakukan dengan lebih hemat. 

Dalam laporan Fiscal Monitor IMF edisi Oktober 2023 yang baru dilansir awal bulan ini, institusi keuangan global itu prihatin dengan fenomena banyaknya negara yang terbelit utang besar dengan bunga tinggi, sedangkan prospek pertumbuhan ekonominya cenderung moderat.

“Rasio utang terhadap PDB diproyeksikan meningkat sebesar 1 poin persentase [ppt] per tahun secara global pada 2023—2028, lebih cepat dari perkiraan sebelum pandemi. Hambatan ini memperumit upaya untuk mengatasi perubahan iklim,” tulis IMF dalam laporannya, dikutip Selasa (3/10/2023).

Dua Skenario Transisi

Dalam laporan tersebut, IMF menganalisis dua skenario negara-negara di dunia dalam mengurangi gas rumah kaca sampai dengan 2050. Negara-negara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anggota G-7 dan pasar berkembang besar seperti Indonesia, India, China, Brasil, Argentina, Meksiko, Afrika Selatan, dan Turki.

Skenario pertama adalah mengandalkan pemerintah untuk mendanai transisi. Dengan skenario ini, rasio utang negara-negara maju berisiko membengkak 45% dari PDB pada 2050, sedangkan negara berkembang 50% terhadap PRB.