Bloomberg Technoz, Jakarta - Lembaga pengawas Ombudsman menilai realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 30 September 2023 sebesar Rp175,73 triliun masih relatif rendah dan jauh dari target penyaluran Rp297 triliun pada 2023. 

Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya mengatakan terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi rendahnya penyaluran KUR. Pertama adalah keterlambatan dari hadirnya dasar hukum penyaluran KUR. Seperti diketahui, pemerintah baru menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 27 Januari 2023. 

“Sehingga tidak boleh ada penyaluran (KUR) sebelum tanggal 27 Januari 2023 atau belum ada dasar hukum penyaluran kredit. Biasanya orang justru mau mengawali usaha di awal tahun,” ujar Dadan dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Senin (2/10/2023).  

Kedua, perubahan regulasi di tengah jalan yang menghambat penyalur dalam menyalurkan KUR karena harus mengubah sistem. Adapun perubahan regulasi terjadi pada perubahan suku bunga KUR berjenjang, yaitu akad 1 sebesar 6%, akad 2 sebesar 7%, akad 3 sebesar 8% dan akad 4 sebesar 9%. 

Selain itu, Ombudsman juga menerima 19 pengaduan melalui Posko Pengaduan KUR bagi UMKM pada 31 Agustus 2023 hingga 20 September 2023.