Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa total lahan Pulau Rempang yang akan dikembangkan dalam proyek investasi jumbo ini luasnya hanya 8.142 hektare (ha) dari total area seluas 17.600 ha.
Dari 8.142 ha yang akan dibangun tersebut, dia merinci, 570 ha sebagai area penggunaan lain (APL), sedangkan 7.572 ha merupakan lahan hutan produksi dikonversi (HPK). Nantinya, pada tahap pertama, pemerintah baru akan menggarap lahan seluas 2.300 hektare.
Adapun proyek bakal mengeser sekitar 900 Keluarga itu sebelumnya sempat menuai polemik lantaran adanya kericuhan disertai kekerasan lantaran sebagian warga menolak untuk direlokasi.
Namun, polemik itu kemudian mereda setelah pemerintah melakukan negosiasi bersama warga sekitar. Hasilnya, mereka ditawari tanah, rumah, hingga uang kompensasi. Bahlil mengatakan, sejauh ini, sudah ada sekitar 322 Kepala Keluarga (KK) yang telah setuju tawaran itu.
Pemerintah berharap, konflik proyek yang disebut bakal mendatangkan nilai investasi hingga Rp388 triliun itu akan tuntas pada Februari 2024 mendatang.
(ibn/roy)
