Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan Non Tunai Tahun Anggaran 2023 dan 2024 untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

PT Hutama Karya (HK) mendapat porsi yang terbesar, mencapai Rp47,4 triliun. Jumlah ini berdasarkan PMN tahun anggaran 2023 dan 2024.

Ketua Komisi XI Kahar Muzakir mengungkapkan, PMN Tunai Tahun Anggaran 2023 akan diberikan kepada enam perusahaan, yakni sebagai berikut.

• PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28,8 triliun,
• Perum LPPNP/AIrnav sebesar Rp659,19 miliar, 
• PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Rp3 triliun, 
• PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1,53 triliun, 
• PT Len Industri (Persero) sebesar Rp1,75 triliun, dan 
• PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp1,01 triliun.  

Adapun PMN nontunai Tahun Anggaran 2023 diberikan kepada tujuh perusahaan sebagai berikut.

• Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa barang milik negara (BMN) dengan nilai wajar sebesar Rp892 miliar, 
• PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) berupa konversi piutang APBN sebesar Rp2,5 triliun, 
• PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp388,56 miliar, 
• PT Brantas Abipraya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp211,98 miliar, 
• PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp 1,227,5 miliar, 
• PT Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp49,94 miliar, dan 
• PT Len Industri (Persero) berupa konversi piutang APBN sebesar Rp456,25 miliar. 

Sementara PMN Tunai Tahun Anggaran 2024 akan diberikan kepada tiga perusahaan yakni:

• PT Hutama Karya sebesar Rp 18,6 triliun
• PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp3,5 triliun, dan
• PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp6 triliun.