Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemilih yang termasuk pemilih pemula pada pemilu mendatang disebut akan menyentuh angka 60% dan mereka adalah kelompok yang cukup terpapar oleh media sosial. Oleh karena itu penggunaan media sosial untuk sosialiasi hingga kampanye dianggap akan sangat baik dan efisien karena bisa menjangkau banyak pihak dan sektor. The Indonesian Intitute mengadakan penelitian soal hal ini. Namun di samping efektivitasnya, penggunaan media sosial juga masih digunakan untuk hoaks hingga akun bot untuk penyebar informasi bohong dan ujaran kebencian.

"Tetapi banyak akun dan bot yang digunakan yang kemudian dapat menyebabkan berbagai permasalahan serta konflik sosial. Konflik sosial ini salah satunya berasal dari berita hoaks atau informasi bohong mengenai sebuah pemberitaan," kata peneliti The Indonesian Intitute Adinda Tenriangke Muchtar dalam diskusi daring yang dihelat Senin (2/10/2023).

Sebagai gambaran, pada Pemilu 2019 ada sebanyak 973 berita hoaks. Kemudian pada Pilkada 2020 terdapat sedikitnya 47 berita hoaks dan hingga saat ini terus bertambah. Dia menganggap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah saat ini belum cukup untuk merespons berbagai pemberitaan yang ada di media sosial. 

"Berbagai peraturan tersebut masih bersifat teknikal dan sangat berbeda dengan penggunaan sosial media saat ini dengan media konvensional. Selain itu, masih ada permasalahan mengenai kampanye melalui media sosial belum diatur secara rigid," ujarnya di diskusi bertajuk "Kampanye Politik di Sosial Media yang Partisipasif dan Edukatif".

Sementara pengamat politik yang juga dosen Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyinggung soal betapa riskannya media sosial yang bisa mempublikasikan dan memviralkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Dia juga menyebut TikTok, platform media sosial yang algoritmanya sangat bebas melakukan publikasi informasi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan termasuk soal politik dan pemilu.