Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya inklusivitas pariwisata di destinasi wisata. Hal itu karenanya perlu dimasukkan dalam RUU Kepariwisataan yang tengah dibahas. Andreas mengatakan, ada kasus-kasus di mana di sekeliling destinasi super prioritas yang diprogramkan pemerintah, justru tampak jelas kemiskinan.

"Nah proses inklusivitas ini yang kita perlu masukkan ke dalam UU. Saya kira penting. Contoh kasus yang terjadi di Mandalika atau di Labuan Bajo misalnya ini kan tempat-tempat wisata baru yang justru kelihatannya malah eksklusivitasnya. Ada nomenklatur Destinasi Super Prioritas yang megah, mewah tapi dikelilingi oleh kemiskinan. Ini yang saya kira perlu belajar dari Bali agar inklusivitas itu terjadi,” ujar Andreas saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Kabupaten Badung di kantor Pemkab Badung, Bali yang dikutip dari laman resmi DPR, Senin (2/10/2023).

Dia mengatakan, inklusivitas bukanlah hal yang mudah dan pula membutuhkan waktu panjang. Oleh karena itu RUU Kepariwisataan yang sedang dibahas dianggap perlu menjadikan Bali sebagai benchmark 'pembanding' karena dinilai sudah sukses menerapkan inklusivitas antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat selama lebih dari tiga dekade.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan soal pembangunan sumber daya masyarakat (SDM) di kawasan pariwisata. 

"Negara bikin hotel mewah, tapi (warga di kawasan wisata bilang) kami dapat apa. Negara suruh mereka terlibat tapi mereka dapat apa. Nah kekhawatiran ini yang harus kita pikirkan sehingga perlu kita masukkan ke dalam UU ini soal pentingnya pembangunan SDM ini. Apakah SDM ini perlu kita masukkan di dalam proses pendidikan formal atau melalui internalisasi di lapangan. Model inklusivitasnya seperti apa,” katanya lagi.