Bloomberg Technoz, Jakarta - Pakar Ekonomi Energi menyebut bahwa revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat mendesak untuk diterapkan.

Pakar Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi memperkirakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat membengkak hingga Rp 200 triliun apabila pembatasan subsidi BBM tidak dilakukan.

Ia mengatakan revisi peraturan dapat memperjelas pemberian subsidi BBM bisa tepat sasaran yakni ditujukan kepada sepeda motor, angkutan orang dan angkutan barang.

"Perkiraan saya kalau pembatasan [subsidi BBM] tidak segera dilakukan maka [APBN] akan jebol dan subsidi tidak tepat sasaran, bisa meningkat Rp200 triliun juga memberatkan APBN," ujarnya kepada Bloomberg Technoz, Rabu (15/2/2023).

Menurut Fahmy, saat ini 70% penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Ia merekomendasikan pembatasan subsidi BBM harus menggunakan instrumen yang tepat, saat ini memang sudah ada My Pertamina namun tantangannya tidak semua masyarakat Indonesia memiliki gawai canggih untuk mengunduh aplikasi tersebut.