“Kami melihat itu salah satu masalah, jadi ada produk-produk industri di Kawasan Berikat yang berorientasi ekspor malah masuk ke dalam pasar domestik,” lanjutnya.
Penyebab kedua yang melandasi subsektor industri TPT masih terkontraksi adalah banyak produk impor yang masuk melalui social-commerce yang merupakan gabungan dari social media dan e-commerce. Sehingga Kemenperin mendukung pemerintah dalam membatasi aplikasi sosial media untuk berjualan atau bertransaksi.
Febri mengatakan, Kemenperin mengamini pernyataan dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menilai algoritma menjadi salah satu permasalahan dari social-commerce. Sebab, operator aplikasi dinilai lebih mempromosikan produk-produk impor dibandingkan produk industri dalam negeri.
“Nah kita bisa liat algoritma itu banyak menayangkan produk impor pada netizen Indonesia. Ini yang menurut kami, kendalinya tidak di kita dan bukan sepenuhnya kendali pasar, tapi itu kendali oleh para operator aplikasi, kendali di algoritma,” ujarnya.
“Itu yang kami cermati, bisa bayangkan kalau semua terpapar promosi produk impor, skincare, TPT, produk lain, itu yang perlu dicermati dalam sosial media commerce,” tutupnya.
(dov/ain)
