Pertama, insentif pengurangan tarif royalti batu bara hingga 0% khusus untuk proyek-proyek gasifikasi batu bara.
Kedua, insentif pengaturan harga batu bara khusus untuk meningkatkan nilai tambah atau proses gasifikasi yang dilaksanakan di mulut tambang.
“Ketiga adalah masa berlaku izin usaha pertambangan [IUP] batu bara yang dikhususkan pada batu bara untuk gasifikasi, yang bakal diberikan sesuai dengan umur ekonomis industri gasifikasi batu bara," ujar Bambang.
Proyek penghiliran batu bara di Indonesia —khususnya untuk diolah menjadi DME sebagai substitusi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG)— masih terkatung-katung hingga saat ini, setelah ditinggal hengkang oleh investor Amerika Serikat (AS) Products & Chemical Inc (APCI).
APCI awal tahun ini mundur dari megaproyek gasifikasi batu bara, yang dipenggawai oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA), untuk fokus pada proyek hidrogen biru di negara asalnya dengan janji insentif yang lebih menggiurkan dari pemerintah Negeri Paman Sam.
Menteri ESDM Arifin Tasrif belum lama ini mengatakan pemerintah masih terus berburu calon pengganti APCI untuk disandingkan dengan PTBA dalam menggarap proyek DME itu.
"Dahulu kan investor itu yang punya lisensi, ke depannya memang harus cari juga yang sejenis, yang juga bisa membawa dana untuk investasi," kata Arifin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Proyek gasifikasi batu bara tersebut, kata Arifin, dinilai bakal tidak memakan anggaran investasi yang terlalu mahal. "Kalau [pakai gasifikasi batu bara], mungkin harga batu baranya memang cukup ekonomis, itu akan bagus."
Bukit Asam sendiri sebelumnya juga menggarisbawahi bakal tetap mempertahankan proyek penghiliran batu bara menjadi DME atau gasifikasi, dan tidak akan mengalihkannya ke proyek amonia seperti yang dilakukan Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI).
“Dari pimpinan perusahaan tetap DME dan kami sedang mencari mitra baru serta rencana baru seperti [produksi] anoda substitusi grafit, yang kemudian menjadi activated carbon. Kalau anoda [pangsa pasarnya besar] karena pasti dibutuhkan untuk bahan baterai kendaraan listrik,” ujar Komisaris Utama Bukit Asam Irwandy Arif, akhir Juli.
Di lain sisi, pada Mei, Presiden Direktur Bumi Resources Adika Nuraga Bakrie mengatakan proyek yang ditinggal oleh APCI tersebut bakal dialihkan ke proyek amonia dan juga direncanakan bakal dieksekusi tahun depan.
Proyeksi Penurunan Produksi
Sekadar catatan, produksi batu bara Indonesia mencapai 687 juta ton pada 2022, naik 12% dari tahun sebelumnya sebanyak 614 juta ton. Dari total produksi tahun lalu tersebut, sebanyak 215 juta ton digunakan untuk pasar dalam negeri, khususnya kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Ke depannya, seiring dengan misi Indonesia menuju nol emisi karbon, Bambang Suswantono menyebut produksi batu bara nasional akan terus mengalami penurunan hingga 2030.
"Penurunan produksi batu bara dipicu penurunan ekspor, maupun kebutuhan untuk bahan baku PLTU, seiring meningkatnya bahan baku dari energi baru terbarukan [EBT] menjadi sumber pembangkit listrik," jelasnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyinggung bahwa proyek gasifikasi batu bara dapat mengurangi beban subsidi energi untuk LPG senilai Rp7 triliun per tahun.
Proyek strategis nasional (PSN) itu sejatinya direncanakan selama 20 tahun di wilayah Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) yang berada di mulut tambang batu bara Tanjung Enim, Sumatra Selatan. BACBIE akan berada di lokasi yang sama dengan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8.
Dengan mendatangkan investasi asing dari APCI senilai US$2,1 miliar atau setara Rp30 triliun, proyek itu awalnya digadang-gadang sanggup memenuhi kebutuhan 500.000 ton urea per tahun, 400.000 ton DME per tahun, dan 450.000 ton polipropilen per tahun.
Menyitir pernyataan resmi Pertamina, dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini diklaim dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan.
Selain itu, proyek ini diharapkan dapat memberikan efek domino seperti menarik investasi asing lainnya dan –melalui penggunaan porsi tingkat komponen dalam negeri (TKDN)– proyek itu juga dapat memberdayakan industri nasional dengan penyerapan tenaga kerja lokal.
Namun, asa seolah runtuh ketika APCI –yang sudah terlibat di dalam rencana proyek tersebut sejak 2018– tiba-tiba memutuskan hengkang sebagai mitra investor pada akhir kuartal I-2023.
(wdh)
