Oleh karena itu, menurut Bimo,  Indonesia perlu mengantisipasi proyek perdagangan karbon dan memastikan bahwa proyek karbon Indonesia sudah menggunakan sistem MRV yakni pengukuran, pelaporan, dan verifikasi sebagai alat baku pengukuran program penurunan emisi dari deforestasi sudah transparan. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menambahkan, Indonesia perlu memiliki standar agar hal itu tidak menjadi persoalan di kemudian hari.  “Pada akhirnya nilai karbon kalau tidak diakui standar internasional percuma juga harus jadi perhatian dan juga harus ada pengakuan ke depannya,” ucapnya.

(mfd/dhf)