"Kami belum menemukan kata sepakat dengan pemerintah. Terkait dengan besarnya item-item yang muncul dari pembiayaan haji kita," kata Marwan yang juga menjadi Ketua Panja.
Marwan menegaskan bahwa rapat lanjutan yang akan digelar malam ini akan menemukan titik terang. Selain, itu, ia juga menekankan kepada pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan Haji yang sesuai, walau nantinya ongkos biaya haji tidak jadi naik.
"Paling tidak besok itu harus ada angka pemerintah. Ruang malam ini, mudah-mudahan kita menemukan. Dengan catatan tidak ada penurunan pelayanan. Baik itu hotel, maupun konsumsi tidak ada yg dikurangi," lanjutnya.
Sebelumnya, biaya haji 2023 yang diusulkan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menjadi polemik beberapa waktu lalu. Yaqut mengusulkan agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 98.893.909.
Dari angka tersebut, biaya yang dibebankan kepada jemaah haji yakni sebesar Rp 69 juta, atau mengambil porsi 70% dari biaya. Sisanya, 30%, dibayarkan oleh perolehan nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Adapun komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah (BPIH) digunakan untuk:
- Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 33.979.784
- Akomodasi Makkah sebesar Rp18.768.000
- Akomodasi Madinah sebesar Rp 5.601.840,00
- Living Cost Rp 4.080.000
- Visa sebesar Rp 1.224.000, dan
- Paket Layanan Masyair sebesar Rp 5.540.109
Rencana kenaikan BPIH itu disampaikan Yaqut dalam rapat kerja Kemenag bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023) lalu.
"Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi bipih Rp 69.193.733, dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau 30%," kata Menag Yaqut.
(ibn/wep)
