Warga negara dari 40 negara diizinkan masuk ke AS untuk tujuan pariwisata atau bisnis selama maksimal 90 hari tanpa visa melalui program pembebasan visa, sesuai dengan situs web US Customs and Border Protection. Bagi negara-negara lain, antrian panjang di kedutaan AS dan persyaratan yang ketat membuat visa Amerika menjadi barang berharga.
Israel, yang merupakan sekutu dekat AS, telah berupaya selama bertahun-tahun untuk bergabung dalam program pembebasan visa ini. Akan tetapi, mereka dianggap tidak memenuhi syarat karena tidak dapat menjamin bahwa semua pemegang paspor AS akan diperlakukan secara timbal balik saat bepergian ke arah sebaliknya.
Mengutip alasan keamanan, Israel menerapkan persyaratan masuk yang terpisah, pembatasan, dan prosedur pemeriksaan untuk warga Amerika keturunan Palestina, yang mengeluh keras tentang penolakan visa, birokrasi, dan berjam-jam pemeriksaan saat masuk dan keluar dari negara itu.
Israel memulai masa uji coba pada bulan Juli di mana mereka harus menunjukkan tidak berlaku diskriminatif terhadap pemegang paspor AS keturunan Palestina yang melintasi bandara atau perbatasannya.
Sejak dimulainya periode uji coba tersebut, Israel telah menyesuaikan persyaratan masuknya. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan semua warga Amerika keturunan Palestina mendapatkan izin 90 hari dan bepergian melalui bandara Ben Gurion daripada melalui perlintasan perbatasan yang ramai, memudahkan proses tersebut.
Namun, para kritikus telah mendesak AS untuk menolak keanggotaan Israel. Mereka mengatakan masa uji coba tersebut terlalu singkat. Warga Amerika keturunan Palestina masih diperlakukan secara berbeda, dan kepatuhan Israel di masa depan harus dipantau.
Bisa masuk ke program visa ini akan menjadi kemenangan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang baru saja kembali dari AS. Dia bertemu dengan Presiden Joe Biden dan membahas kemungkinan kesepakatan di mana Washington akan memberikan jaminan keamanan kepada Arab Saudi sebagai imbalan untuk normalisasi hubungan dengan Israel.
Kesepakatan tersebut juga diharapkan mencakup konsesi kepada warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki oleh Israel.
(bbn)
