Adita tidak bisa memastikan kapan pemerintah bisa memutuskan berapa lama masa konsesi KJCB. Tentu saja, hal tersebut harus diputuskan sesegera mungkin mengingat KJCB akan dioperasikan paling lambat Juli 202.
"Tergantung KCIC untuk melengkapi datanya [keputusan mengenai masa konsesi]," ujarnya.
Saat ini, soal konsesi masih menunggu data dari KCIC.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati
Sebagai catatan, kesepakatan masa konsesi antara pemerintah dengan KCIC diatur dalam Perjanjian Konsesi/Kerja Sama No. HK.201/1/21/Phb 2016 Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Konsesi/Perjanjian Kerja Sama No. PJ 22/2017.
Perjanjian itu menyebutkan nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US$5,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana dan sarana.
Namun, pada akhir 2022 KCIC mengajukan penambahan masa konsesi selama 30 tahun sebagai kompensasi dari jumlah penumpang yang diperkirakan akan menurun dan pembengkakan biaya proyek.
Selain itu, KCIC juga menyebut sumber pemasukan mereka akan berkurang lantaran pembangunan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) ditunda.
Sebelumnya, Indonesia dan China telah mencapai kesepakatan terkait dengan besaran pembengkakan biaya proyek KCJB sejumlah US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun.
Angka tersebut lebih kecil dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejumlah US$ 1,49 miliar atau Rp 21,8 triliun. Namun, nominal tersebut membengkak dari perkiraan China senilai US$ 980 juta atau sekitar Rp 15,2 triliun.
Menurut Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, kesepakatan mengenai nominal cost overrun KCJB tercapai setelah melewati proses negosiasi di Beijing pekan lalu. Walakin, pembicaraan dengan China tidak berhenti sampai di situ.
Sebagai catatan, pekan lalu perwakilan dari Indonesia melakukan lawatan ke Negeri Panda untuk bernegosiasi dengan China Railways Investment Corporation, China Development Bank, National Development and Reform Commission (NDRC), dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
"Kami sepakat dengan angka cost overrun US$1,2 miliar. Ini sedang kami rapikan. Jadi, memang ada beberapa item yang mereka ingin lakukan kajian terkait dengan pajak, clearing frequency, dan sebagainya," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (14/02/2023).
Tiko, demikian sapaan akrabnya, menyebut besaran cost overrun yang telah disepakati akan disampaikan ke BPKP. Dari kesepakatan tersebut, pemerintah nantinya akan melakukan finalisasi keputusan cost overrun KCJB.
"Kami sedang melakukan negosiasi dan kami harapkan bisa selesai 1—2 pekaan ini, sehingga diharapkan nantinya penyelesaian kereta cepat bisa sesuai jadwal Juni atau Juli 2023," ungkapnya.
Saat ini, progres proyek KCJB diketahui berlangsung pada tahap penyelesaian beberapa pekerjaan seperti track laying, sistem listrik aliran atas, dan penyiapan akses dan integrasi antarmoda, agar makin memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.
(rez/wdh)
