Dengan sisa waktu kurang dari sepekan sebelum berakhirnya pendanaan federal yang akan menutup sejumlah layanan pemerintah, Kongres AS berjuang untuk meloloskan rancangan undang-undang belanja pemerintah jangka pendek yang diperlukan untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan setelah tahun fiskal baru yang dimulai pada 1 Oktober.
Meskipun pegawai federal tidak dibayar selama penutupan pemerintahan, undang-undang yang telah disahkan mengatur pembayaran kembali bagi sekitar 800.000 pegawai negeri setelah shutdown yang terjadi pada Tahun Fiskal 2019. Undang-undang tersebut juga mengharuskan karyawan yang terdampak kelalaian pendanaan pemerintah pada masa depan menerima pembayaran yang terlewat.
Menurut laporan 2019 oleh subkomite dari Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintah Senat, tiga penutupan pemerintahan terakhir jika digabungkan menghabiskan uang pembayar pajak hampir US$4 miliar.
Jumlah itu termasuk setidaknya US$3,7 miliar dalam pembayaran kembali kepada pekerja yang diberhentikan sementara dan sekitar US$338 juta dalam biaya lainnya termasuk pekerjaan administratif tambahan, pendapatan yang hilang, dan biaya keterlambatan pembayaran bunga.
Laporan tersebut —yang mengkaji shutdown Pemerintah AS yang terjadi pada Tahun Fiskal 2014, 2018, dan 201— menemukan bahwa jumlah kumulatif hari ketika para pegawai diberhentikan sementara mewakili sekitar 56.938 tahun hilangnya produktivitas pegawai federal.
Menurut National Parks Conservation Association, National Park Service sendiri kehilangan pendapatan sebesar US$7 juta saat penutupan pemerintahan selama 16 hari pada Tahun Fiskal 2014 karena tidak memiliki staf untuk mengumpulkan biaya masuk dan mengeluarkan izin.
Menurut laporan Senat yang ditulis oleh Subkomite Permanen untuk Investigasi, membuka kembali pemerintahan setelah penutupan juga membutuhkan biaya. Waktu yang dihabiskan oleh pegawai Departemen Keuangan untuk memulai kembali operasi setelah penutupan memakan biaya masing-masing antara US$11 juta hingga US$12 juta.
Bukan hanya pemerintah federal yang mengalami kerugian selama penutupan pemerintahan. Menurut Congressional Budget Office, penutupan pada Tahun Fiskal 2019 mengurangi PDB AS sebesar US$11 miliar dalam dua kuartal berikutnya, termasuk US$3 miliar yang tidak akan pernah pulih.
Penutupan pemerintahan juga bisa memiliki dampak ekonomi lainnya. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan awal bulan ini oleh Komite Ekonomi Bersama Senat, penutupan selama 35 hari yang dimulai pada Desember 2018 dan berakhir pada Januari 2019 menunda lebih dari US$2 miliar pinjaman Administrasi Bisnis Kecil. Sementara permohonan kredit pinjaman turun 7% selama pekan kedua penutupan pada Tahun Fiskal 2014.
Menurut dokumen yang diterbitkan oleh anggota Demokrat komite tersebut, yang juga berisiko adalah sekitar US$13 miliar per pekan dalam kontrak federal yang bisa dihentikan atau ditunda selama penutupan.
"Saya rasa orang-orang yang berpendapat kita harus menutup pemerintahan federal tidak memikirkan semua konsekuensi tak terduga," kata Bill Hoagland, mantan direktur anggaran Republik di Senat yang kini bekerja di Bipartisan Policy Center. "Ini benar-benar berdampak pada banyak orang."
(bbn)
