Agus mengatakan kajian baik secara teknis maupun ekonomi penting karena berkaitan dengan anggaran negara dan pemenuhan kebutuhan publik di sektor transportasi. Menurutnya, hal itu mesti dilakukan siapapun yang menggunakan uang rakyat.
Dia mengatakan, kajian secara teknis meliputi: Dari mana asal kapal tersebut, apakah kondisi baru atau bekas? apa saja spesifikasi jelasnya? rute ke mana saja kapal tersebut akan digunakan? termasuk berapa tiket yang akan dijual.
"Harus sedetail itu kajiannya agar tidak semata-mata proyek dan berapa banyak bisa dikorupsi. Kita semua sudah tahu lah," ujar dia.
"Kita sudah tahu bahwa pengadaan-pengadaan alat transportasi merupakan ladang korupsi. Masyarakat sulit mendapatkan pelayanan terbaik karena banyak 'kentit' anggaran di para pemangku kepentingan," tegas dia.
"Jangan ngasal seperti proyek-proyek PSN. Kalau tidak disertai dengan kajian, sama saja seperti lembaga sosial," sambung Agus.
Sebelumnya, Pelni mengatakan berencana membeli jenis kapal yang mampu menampung 1.000 penumpang dan 75 kontainer. Harga satu kapal, lanjutnya, diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun.
Melalui PMN itu nantinya, Pelni mengklaim bakal terus dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan mendorong mobilisasi masyarakat. Saat dimintai konfirmasi lebih jauh, Pelni belum memberikan informasi lebih detail.
Jangan ngasal seperti proyek-proyek PSN. Kalau tidak disertai dengan kajian, sama saja seperti lembaga sosial
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio
"Terkait pembelian kapal menggunakan dana PMN ini belum dapat kami sampaikan lebih lanjut karena baru akan ditindaklanjuti sesuai dengan persetujuan dari Pemerintah. Kami pasti akan menginformasikan apanila telah mendapatkan persetujuan atas dana PMN yang kami ajukan sesegera mungkin," tulis perusahan saat dimintai konfirmasi Bloomberg Technoz, akhir pekan lalu.
(ain)
