Khusus untuk mobil listrik, IBC sudah bekerja sama dengan perusahaan asal China PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd (CBL) dan perusahaan Korea LG Energy Solution untuk pengembangan produksi baterai.
Harapannya kita bisa mencapai angka 300.000 sepeda motor listrik yang beroperasi di jalanan Indonesia pada 2023.
Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansury
"Ke depannya, dari pengembangan ekosistem ini bisa dikembangkan fasilitas produksi baterai [kendaraan listrik] dengan kapasitas kurang lebih 230 gigawatt per hour [GWh]," ujar Pahala.
Untuk mendukung operasional kendaraan listrik di Tanah Air, Pahala menyebut BUMN dan anak usahanya akan didorong untuk menjadi penyedia fasilitas pendukung kendaraan listrik.
Anak usaha PT Pertamina (Persero), seperti PT Pertamina Patra Niaga dan PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) akan ikut serta dalam penyediaan fasilitas tersebut.
"Pertamina Patra Niaga atau PLN akan didorong untuk mengembangkan fasilitas [pendukung]. Battery swapping akan dikembangkan oleh Pertamina Patra Niaga dan SPKLU [Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum] oleh PLN," tuturnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sudah ada 439 SPKLU yang tersebar di 328 titik di seluruh Indonesia hingga akhir tahun lalu.
Untuk fasilitas battery swapping atau stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) jumlahnya telah mencapai 966 unit di 100 titik di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Batam, dan Sulawesi Selatan.
"Harapannya pengembangan baterai [kendaraan listrik] di Indonesia dari total station atau battery swapping station sudah bisa dikembangkan sampai dengan 30.000 tahun ini," tutur Pahala.
Sekadar catatan, pemerintah tengah merampungkan skema insentif untuk pembelian kendaraan listrik yang diproduksi oleh pabrikan dalam negeri, sebagai upaya mendorong pelaku industri merealisasikan investasinya.
Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, jumlah insentif akan bervariasi untuk jenis kendaraan yang berbeda; mobil listrik rencananya diberikan insentif senilai Rp 80 juta, sedangkan jenis yang hibrida ditetapkan masing-masing sekitar Rp 40 juta,.
Dalam sebuah kesempatan pada 14 Desember 2022 di Brussel, dia memerinci pembelian sepeda motor listrik juga akan diberikan insentif sekitar Rp8 juta, sedangkan sepeda motor yang dikonversi ke sepeda motor listrik mendapat sekitar Rp5 juta.
Menurut kalkulasi Institute for Essential Services Reform (IESR), rerata biaya mobil listrik di Indonesia mencapai di atas Rp700 juta. Jiika insentif digelontorkan senilai Rp80 juta, rerata harga mobil listrik menjadi sekitar Rp 600 juta.
Permasalahannya, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki mobil internal combustion engine (ICE) seharga lebih dari Rp500 juta hanya 1% dari seluruh populasi kendaraan.
Lembaga tersebut menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif bagi kendaraan roda dua listrik karena mayoritas penduduk Indonesia adalah pengguna sepeda motor yang ditaksir mencapai sekitar 120 juta unit atau sekitar 50 dari total populasi kendaraan di seluruh negeri.
Sepeda motor mendominasi populasi kendaraan terdaftar di Indonesia pada 2020 dengan total 115 juta unit atau 84,49 persen dari populasi 136 juta unit, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Disusul mobil penumpang, mobil barang, dan bus masing-masing sebanyak 15,79 juta unit, 5,08 juta unit, dan 233.000 unit.
(wdh)
