Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat Santoso menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Ia menilai bahwa Perppu tersebut seharusnya tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Ia mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor  91/PUU-XVIII/2020 yang telah menyatakan bahwa UU Ciptaker tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

"Demokrat tidak setuju karena seharusnya pemerintah tidak keluarkan perppu, tapi membahas kembali UU Ciptaker bersama DPR sesuai dengan keputusan MK," kata Santoso saat dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (14/2/2023).

Perppu Ciptaker sedang dalam proses dibahas di DPR dan rencananya perppu yang dikirimkan Presiden Jokowi itu akan disahkan menjadi UU.  Diketahui Presiden Jokowi mengirimkan surat presiden (supres) kepada DPR beberapa waktu lalu.

Sementara Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah meminta kepada pimpinan DPR untuk segera membahas soal pengesahan UU Ciptaker ini.