Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira mengatakan ada implikasi apabila bursa karbon sudah dijalankan namun pajak karbon belum diberlakukan.

Menurut Bima apabila bursa karbon diluncurkan lebih dulu sementara pajak karbonnya belum maka tidak ada insentif. Dana disentif juga bagi para pelaku usaha terutama yang bergerak di sektor migas pertambangan perkebunan besar untuk terlibat dalam perdagangan karbon.

"Sebagai pembeli kredit karbon nantinya karena mereka merasa tidak ada hukuman kalau ada pajak karbon kan mereka akan memilih membayar pajak atas kelebihan emisi yg dihasilkan atau offsetting dengan bursa karbon," katanya kepada Bloomberg Technoz, Sabtu (23/9/2023).

Bimo menambahkan hal tersebut juga akan membuat permintaan yang sedikit. Dan menjadi PR berat bagi pemerintah.

Selain itu dia menambahkan bahwa perdebatan soal tarif pajak karbon indonesia itu terlalu kecil bahkan relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya yang sudah memiliki instrumen pajak karbon harusnya pajak karbon cepat diberlakukan dengan tarif yang lebih tinggi sehingga bisa memperdalam likuiditas atau pasar karbon.