Anwar mengatakan pemerintah tidak memiliki rencana untuk memberlakukan pajak barang dan jasa, yang dihapuskan oleh pemerintahan Mahathir Mohamad pada 2018.
Sebaliknya, pemerintah akan terus memotong subsidi untuk masyarakat yang mampu dan meninjau belanja publik tanpa membebani orang miskin, kata Anwar, merujuk pada penyesuaian tarif listrik yang diumumkan pada bulan Desember lalu.
Malaysia adalah negara yang mengalami defisit fiskal terbesar di Asia Tenggara setelah Filipina. Subsidi pemerintah diperkirakan mencapai rekor 80 miliar ringgit pada tahun 2022, subsidi bahan bakar dan gas untuk memasak saja diproyeksikan mencapai sekitar setengah dari jumlah tersebut.
Sementara itu, pendapatan pemerintah diperkirakan akan melanjutkan tren penurunannya pada tahun 2023 karena harga minyak mentah yang moderat, tambahnya.
Anwar, yang merangkap sebagai menteri keuangan, akan mengajukan revisi anggaran 2023 ke parlemen pada 24 Februari 2023 dan telah menyerukan kehati-hatian fiskal karena negara tersebut memiliki tingkat utang yang masih tinggi setelah jor-joran pengeluaran pada masa Covid.
(bbn)
