Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengkonfirmasi bursa karbon di Indonesia akan diluncurkan pada 26 September 2023.
“Rencananya peluncuran bursa karbon perdana perdagangan dilakukan 26 September ini, jadi minggu depan,” kata Mahendra di Jambi, pada Senin (18/9/2023).
Mahendra menyebut hasilnya nanti bisa kembali direinvestaskan sebagai upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
“Dalam konteks pengurangan emisi karbon, kita mulai secara resmi," tutur ke Mahendra.
Satu hari sebelumnya, OJK telah resmi memberikan izin usaha penyelenggara bursa karbon kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui KEP-77/D.04/2023 tertanggal 18 September 2023.
Sejumlah emiten yang berpotensi cuan dari bursa karbon adalah emiten-emiten yang berfokus ke ekonomi hijau dan mengejar efisiensi energi, reduksi, serta diversifikasi ke energi hijau.
Kementerian BUMN Mulai 'Pasrah' dengan Nasib Waskita Karya (WSKT)
Negosiasi restrukturisasi utang salah satu BUMN Karya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang tertuang dalam master restructuring agreement (MRA) belum membuahkan hasil. Kementerian BUMN bahkan sudah siap dengan skenario terburuk jika negosiasi ini tidak membuahkan hasil.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan para pemegang obligasi PT Waskita Karya Tbk (WSKT) hingga saat ini belum sepakat dengan tawaran penyelesaian utang. Salah satu skema restrukturisasi yang diajukan adalah, dengan memperpanjang tenor.
"Tenor untuk utang obligasi maupun perbankan diperpanjang selama 10 tahun. Arus kas perusahaan mampunya seperti itu," jelas Tiko, sapaan akrabnya, dikutip Kamis (21/9/2023).
Ia mengakui negosiasi untuk meyakinkan para pemegang obligasi tidak mudah. Padahal, tawaran tersebut merupakan upaya terbaik yang bisa dilakukan.
Pihaknya saat ini beraharap para pemegang obligasi bersedia menerima tawaran tersebut. Karena di sisi lain, WSKT masih perlu menyelesaikan sejumlah proyek besar yang belum selesai.
WIKA Akui Tidak Ada Bank Bersedia Berikan Pinjaman
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengungkapkan alasannya meminta penyertaan modal negara (PMN). Ini tak lepas dari situasi keuangan yang tengan dihadapi BUMN Karya tersebut.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) Adityo Kusumo mengatakan, WIKA sudah meminta restrukturisasi kepada para kreditur sejak Maret 2023. "Atas kondisi ini, perbankan tidak lagi bersedia memberikan modal kerja untuk penyelesaian proyek," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR-RI, Rabu (20/9/2023).
Namun, di sisi lain, WIKA sedang dalam proses penyelesaian proyek strategis. Dari 41 proyek, sebanyak 37 proyek merupakan proyek strategis nasional (PSN). Sedang empat proyek lainnya terkait dengan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Total nilai proyek ini mencapai Rp33,3 triliun.
Itu menjadi alasan WIKA mencari lampu hijau pemberian PMN. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengusulkan pemberian PMN tunai tahun anggaran 2024 untuk WIKA sebanyak Rp6 triliun.
Kala Menkop Teten dan Menkominfo Beda Pendapat soal TikTok Shop
TikTok Shop turut menjadi sorotan dari dua menteri Presiden Joko Widodo. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyoroti predatory pricing khususnya pada barang impor. Barang dijual dengan harga yang sangat rendah di platform dagang-el.
Teten menilai praktik tersebut membunuh para pedagang lokal, karena banyak masyarakat yang beralih dari produk lokal dan membeli barang impor yang dijual dengan harga yang sangat murah.
“Saya sudah lihat praktik predatory pricing itu terjadi, harganya murah,” ujar Teten dalam AFPI UMKM Digital Summit, di Gedung SMESCO, Kamis (21/9/2023).
Teten mengutip hasil diskusi yang sudah dilakukan antara Kemenkop UKM dengan Asosiasi Pengusaha Logistic E-Commerce (APLE). Berdasarkan hasil diskusi tersebut, praktik predatory pricing tidak akan terjadi bila arus barang masuk secara resmi atau legal.
“Mereka (APLE) bisa hitung biaya logistik gak mungkin mereka bisa sampai jual sabun pencuci muka Rp2 ribu. Itu ambil contoh yang rata-rata di bawah Rp50 ribu produk-produk consumer good. Hampir tidak mungkin,” ujar Teten.
Sehingga, pemeriksaan dan evaluasi ihwal penyebab terjadinya praktik predatory pricing akan dilakukan untuk menentukan apakah praktik tersebut terjadi karena barang masuk secara ilegal atau karena tarif bea masuk yang rendah.
Di lain sisi, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya masih harus melakukan kajian apakah TikTok Shop benar melakukan predatory pricing.
Budi mengatakan Kominfo telah menanyakan ihwal hal tersebut dan TikTok membantah menerapkan predatory pricing. Sebab, harga barang yang dijual hanya berbeda sekitar 4%-5% dengan platform dagang-el lainnya.
“Ya kalau ada barang lebih murah itu garage sale biasa, di praktik perdagangan di Mangga 2, pasar tradisional kalau dia mau obral kan dalam waktu tertentu,” ujar Budi.
Memata-matai Parpol, Intervensi Sosial Politik Ala Jokowi
Presiden Jokowi sesumbar tahu lengkap soal data survei, arah dan tujuan seluruh parpol menuai kritik. Yang menjadi soal adalah Jokowi terang-terangan menyebut data didapatkan dari Badan Intelijen Negara (BIN), intelijen TNI hingga Polri.
Padahal intelijen adalah suatu lembaga maupun sistem yang bertugas mencari dan lalu menyampaikan informasi ancaman keamanan nasional kepada pemimpin negara. Kalau demikian, muncul hipotesis apakah parpol kini bagian dari ancaman tersebut.
"Sekarang pertanyaan apakah parpol (partai politik) sudah dianggap lawan yang dapat mengancam keamanan nasional? Kan tidak. Kecuali memang Presiden mengarahkan demikian," kata pengamat intelijen Beni Sukadis dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) saat dihubungi pada Minggu (17/9/2023).
Jelas kata dia, dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dalam Pasal 4 dan 5 termaktub soal tugas dan peran intelijen yakni mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi terkait ancaman keamanan nasional kepada pemimpin negara atau pemerintah.
"Artinya dengan adanya pemantauan pada parpol, tugas intelijen sudah melenceng dari esensi utama yaitu mengantisipasi ancaman dari pihak lawan," katanya lagi.
Informasi soal data dan arah parpol ini diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menghadiri acara kumpulan relawannya di Bogor yakni Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional Jokowi pada Sabtu (16/9/2023). Dengan memulai pidato soal tiga suksesi kepemimpinan Indonesia berikutnya akan menentukan apakah Indonesia keluar dari status negara berkembang. Tak lama, dia lalu menyinggung soal parpol.
SRBI vs SBN, Kala BI dan Pemerintah Berebut Duit Investor
Pekan ini pasar fixed income di Indonesia akan diramaikan dua lelang surat berharga besar yaitu Surat Utang Negara dan Sertifikat Rupiah Bank Indonesia.
Animo besar pelaku pasar dalam lelang perdana SRBI yang digelar Jumat pekan lalu, diperkirakan menjadi momentum awal pergeseran minat para pemodal dari yang semula memburu SBN tenor panjang, menjadi lebih menyukai SBN tenor pendek menyusul tawaran imbal hasil yang lebih menarik.
Pada Selasa lelang SUN dengan target indikatif Rp14 triliun akan digelar oleh pemerintah. Lalu menyusul keesokan hari, Bank Indonesia akan mengadakan lagi lelang SRBI untuk kali kedua.
Dalam lelang SRBI pekan lalu, animo pemodal masuk melampaui perkiraan hingga mencatat incoming bids hampir Rp30 triliun. Pada saat yang sama, tekanan jual terus berlangsung di pasar SBN dengan yield di semua tenor melesat naik terutama tenor 10 tahun.
"Prediksi kami, perpindahan dana investor dari pasar SBN ke SRBI masih akan terjadi pekan ini terdorong oleh lelang SRBI hari Rabu nanti, selain karena tertekan jual dari pasar global juga terutama sentimen kenaikan harga minyak yang terus berlanjut," kata Lionel Prayadi, Macro Strategist Samuel Sekuritas dalam catatan pada investor, Senin (18/9/2023).
Nasib Karyawan Jika Pembubaran SKK Migas Terealisasi
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan dibubarkan usai DPR nantinya mengundangkan revisi UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Migas. Dalam revisi sebagai amanat Mahkamah Konstitusi memang dimandatkan adanya badan baru yang bukan state body 'badan pemerintah negara' sehingga bisa melakukan kegiatan usaha. Nantinya badan baru itu akan bernama Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.
Namun akan dibubarkannya SKK Migas ini tak serta-merta berdampak pada pemutusan hubungan kerja karyawan institusi di hulu migas tersebut. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menjelaskan bahwa bisa akan ada transfer karyawan dari SKK Migas menjadi BUK Migas.
"Saya kira ya (transfer karyawan)," kata Sugeng di sela-sela acara International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 (ICIUOG 2023) di Nusa Dua, Bali pada Rabu (20/9/2023) pada saat ditanya soal apakah karyawan SKK Migas kemudian akan dipindah ke BUK.
Dia mengatakan, fungsi BUK dengan SKK Migas kurang lebih sama. Namun BUK akan memiliki fungsi tambahan karena bisa melakukan kegiatan usaha. SKK Migas sendiri dibentuk atas dasar perpres menunggu DPR merampungkan revisi UU dan hingga terbentuknya BUK.
Erick Thohir Minta 7 BUMN Memulai Perdagangan Karbon
Menteri BUMN Erick Thohir meminta perusahaan pelat merah untuk merealisasikan jual beli karbon. Setidaknya ada tujuh BUMN yang ikut serta dalam pilot project dekarbonisasi atau pengurangan emisi karbon ini.
Erick Thohir, dalam Surat Edaran Nomor SE-6/MBU/12/2022 menjelaskan, sebagai bentuk komitmen terhadap net zero emission (NZE) serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional, Kementerian BUMN telah menginisiasi pilot project dengan melibatkan 7 BUMN yang dinilai memenuhi kriteria penghasil atau penyerap karbon terbesar.
RI Bersiap, Pasar Batu Bara China Bakal Capai Titik Jenuh 2025
Kalangan pakar memproyeksikan pangsa pasar batu bara Indonesia di China bakal mencapai puncaknya pada 2025, dengan kecenderungan penurunan permintaan yang akan dimulai pada tahun depan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan berbagai pakar dan analis komoditas sebenarnya sudah memprediksi penyusutan pasar batu bara Indonesia di China sejak 2 tahun lalu, meski sampai saat ini RI masih mendominasi pasok impor energi fosil Negeri Panda.
“Saya mengatakan, kita harus mengantisipasi bahwa ekspor batu bara Indonesia ke China itu akan mengalami penurunan. Bahkan, kami memperkirakan –berdasarkan kajian para analis– puncak permintaan batu bara China itu akan terjadi pada 2025. Setelah itu akan flat, kemudian turun sampai 2030, dan akan terus melandai,” ujarnya kepada Bloomberg Technoz, Jumat (22/9/2023).
Fabby mengestimasikan permintaan batu bara Indonesia oleh China akan terpelanting cukup dalam setelah 2025. Untuk itu, dia pun menyarankan agar pemerintah mengantisipasinya dengan membuat pemetaan proyeksi atau outlook jangka panjang yang lebih realistis untuk industri batu bara nasional.
Outlook batu bara nasional ke depan, sambungnya, sebaiknya tidak ditetapkan dengan target-target yang terlalu agresif, khususnya dalam hal produksi.
APBN Terseret Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat yang Kontroversial
Pemerintah akhirnya meloloskan pemberian jaminan APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), seperti yang dituntut oleh China selaku pemberi pinjaman proyek prestisius tersebut.
Pemberian jaminan APBN untuk proyek yang biayanya membengkak dari perkiraan semula, memantik tanda tanya publik tentang feasibilitas proyek yang semakin menjauh dari profil awal sebagai proyek business to business (B2B) tanpa pelibatan negara.
Jaminan yang diberikan untuk proyek tersebut memunculkan beban tidak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kendati skema penjaminan diatur melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
"Sudah melenceng jauh dari awal yang sifatnya B2B lalu ada keterlibatan PMN (Penanaman Modal Negara) dan mekanisme subsidi tiket. Nah, sekarang masuk ke penjaminan APBN. Artinya, secara finansial, proyek Kereta Cepat ini menjadi beban pembayar pajak yang seharusnya [proyek] bisa mandiri secara komersial," kata Bhima Yudistira, Direktur Center of Economic and Law Studies, Selasa (19/9/2023).
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menelan biaya US$ 7,27 miliar, sekitar Rp111,79 triliun, membengkak sebesar US$ 1,2 miliar dari nilai perkiraan semula. PT KCIC, perusahaan joint venture antara BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan perusahaan China Beijing Yawan HSR Co.Ltd, menambah utang hingga US$ 560 juta pada China Development Bank untuk menutup pembengkakan biaya.
(wdh)
