Bloomberg Technoz, Jakarta - Indonesia dan China telah mencapai kesepakatan terkait dengan besaran pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sejumlah US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun.
Angka tersebut lebih kecil dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejumlah US$ 1,49 miliar atau Rp 21,8 triliun. Namun, nominal tersebut membengkak dari perkiraan China senilai US$ 980 juta atau sekitar Rp 15,2 triliun.
Menurut Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, kesepakatan mengenai nominal cost overrun KCJB tercapai setelah melewati proses negosiasi di Beijing pekan lalu. Walakin, pembicaraan dengan China tidak berhenti sampai di situ.
Sebagai catatan, pekan lalu perwakilan dari Indonesia melakukan lawatan ke Negeri Panda untuk bernegosiasi dengan China Railways Investment Corporation, China Development Bank, National Development and Reform Commission (NDRC), dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
"Kami sepakat dengan angka cost overrun US$1,2 miliar. Ini sedang kami rapikan. Jadi, memang ada beberapa item yang mereka ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequency, dan sebagainya," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (14/02/2023).
Tiko, demikian sapaan akrabnya, menyebut besaran cost overrun yang telah disepakati akan disampaikan ke BPKP. Dari kesepakatan tersebut, pemerintah nantinya akan melakukan finalisasi keputusan cost overrun KCJB.
"Kami sedang melakukan negosiasi dan kami harapkan bisa selesai 1—2 pekaan ini, sehingga diharapkan nantinya penyelesaian kereta cepat bisa sesuai jadwal Juni atau Juli 2023," ungkapnya.
Saat ini, progres proyek KCJB diketahui berlangsung pada tahap penyelesaian beberapa pekerjaan seperti track laying, sistem listrik aliran atas, dan penyiapan akses dan integrasi antarmoda, agar makin memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.
Guna menutupi pembengkakan biaya proyek KCJB, pemerintah akan menyiapkan setoran ekuitas tambahan dari konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Selain itu, akan ada pengajuan pinjaman ke CDB dengan persentase mencapai 75% dari total nilai cost overrun.
Pemerintah telah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun ke PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) demi memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.
KAI sendiri merupakan pemegang saham terbesar konsorsium Indonesia di KCIC di bawah naungan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
(rez/wdh)
