Bloomberg Technoz, Jakarta - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang tengah diujicoba pada publik muncul sebagai salah satu proyek infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memiliki indikasi risiko korupsi sangat tinggi.

Hasil kajian Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur Indonesia (Infrastructure Corruption Risk Assesment Tool/ICRAT) yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia bekerja sama dengan Transparency International Australia sejak Mei 2023, mengungkapkan, ada indikasi adanya state capture corruption dalam pengambilan keputusan proyek KCJB tersebut.

Pertama, patut diduga beberapa pejabat melibatkan kepentingan pribadinya dengan mengusahakan agar proyek ini terus dibangun.

"Dugaan ini, diikuti dengan indikasi bahwa informasi terkait perencanaan proyek yang disampaikan kepada Presiden tidak cukup memadai. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam tawaran China patut diduga tidak secara jujur disampaikan karena faktor kepentingan. Jika kembali membaca konteks pemilihan sebetulnya, tampak ada upaya sistematis untuk melakukan undue influence lewat penandatanganan MoU pengerjaan proyek Kereta Cepat," demikian ditulis hasil kajian tersebut.

Kedua, seleksi calon investor tidak komprehensif dan perencanaan proyek tidak matang. Hasil kajian Transparency International menemukan, tim penilai proposal terindikasi tidak mempertimbangkan secara seksama proposal yang disampaikan.