Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara mulai tahun ini akan menggunakan data penerima subsidi listrik untuk pembelian liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram.

Alasannya, data tersebut dinilai sudah cukup akurat untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima subsidi tabung gas berwarna hijau itu.

"Bisa dilihat juga data mengenai subsidi listrik yang selama ini juga sudah digunakan oleh PLN untuk bisa melakukan penyempurnaan dari data calon penerima LPG bersubsidi," jelas Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).

Menurut Pahala, verifikasi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Sosial tidaklah cukup. Sebab, berdasarkan ujicoba yang dilakukan pada akhir tahun lalu data tersebut belum begitu kuat untuk dipakai sebagai dasar verifikasi.

"Berdasarkan ujicoba terbatas di lima wilayah kabupaten dan kota, data tersebut belum cukup, ungkapnya.