Dia mengatakan, SKK Migas selama ini terpantau cukup baik dan sanggup mengantarai sebelum dibentuk BUK itu. Sementara UU revisi sendiri kata dia sudah masuk dalam prolegnas. Oleh karena itu paling tidak dalam 6 bulan lagi akan diundangkan. Dengan kondisi ini, dalam transisinya, SKK Migas masih akan ada hingga BUK dibentuk.
"BUK itu kurang lebih memerankan fungsi yang sudah dijalankan SKK Migas hari ini tapi juga bahkan fungsi usaha. Nanti bisa berkomitmen dengan operator-operator segala sesuatu nanti lantas tidak sebagai body state. Selama ini itu kritiknya. Kalau terjadi apa-apa maka melawan negara karena body state maka ke depan adalah tidak, entitas badan usaha sebagaimana badan usaha milik negara ya semacam BUMN," lanjut dia.
Sementara soal pimpinan dan direksi di BUK nanti bertanggung jawab langsung ke siapa, disebut masih dalam perdebatan hingga belum diputuskan.
"Secara tata kelola mau bertanggung jawab ke siapa, lagi banyak diskusi. Ada yang bilang bertanggung jawab ke presiden ada yang minta bertanggung jawab ke menteri. Kalau itu badan usaha ya bertanggung jawab ke Kementerian BUMN, nah diskusi baru sampai tingkat itu," tutupnya.
(ezr/dhf)
