Posisi Kementerian Dalam Negeri pertama kali dilaporkan oleh DPA.
Huawei mengatakan pemeriksaan ini terkesan diskriminatif dan tidak didasarkan pada penilaian teknis. Dalam pernyataannya, Huawei menambahkan jika Jerman mempolitisasi keputusan tersebut, maka akan memperlambat transformasi digital negara tersebut dan meningkatkan biaya bagi konsumen.
Juru bicara Kementerian Transportasi dan Digital, yang juga terlibat dalam pembicaraan ini mengatakan via email bahwa kecepatan dan jangkauan internet seluler, serta menghindari ketergantungan, merupakan isu-isu kunci yang harus dipertimbangkan dalam larangan ini.
AS, Inggris, dan Uni Eropa semakin fokus pada risiko keamanan yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan China. Anggota Partai Republik di AS mendorong pemerintahan Biden untuk memperluas sanksi parsial terhadap Huawei setelah perusahaan tersebut merilis ponsel canggih yang tampaknya menggunakan beberapa teknologi AS.
Jerman lebih ragu untuk memberlakukan larangan terhadap komponen China daripada beberapa negara sekutunya. Inggris melarang Huawei dari jaringan nirkabel 5G generasi berikutnya pada tahun 2020 dan membatasi kehadirannya dalam jaringan tetap. Kekhawatiran akan rantai pasokan menjadi alasan setelah AS memberlakukan sanksi terhadap perusahaan tersebut.
Deutsche Telekom AG, penyedia telekomunikasi terbesar Jerman, mengatakan larangan mulai tahun 2026 tidak realistis. "Di Inggris, misalnya, bahkan pertukaran selama tujuh tahun terlalu ambisius," kata juru bicara Stephan Broszio.
Jerman memilih untuk mengizinkan komponen dari Huawei ketika perusahaan-perusahaan, termasuk Deutsche Telekom, membangun jaringan 5G. Namun, Berlin telah mengambil sikap yang lebih keras terhadap China dan berusaha mengurangi ketergantungannya pada negara-negara individu setelah invasi Rusia ke Ukraina.
(bbn)
